Apakah Data Kesehatan Masyarakat Kita Valid?

 

 

Berbicara mengenai kesehatan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Sistem Kesehatan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 yang terdiri atas beberapa sub-sistem, dimana salah satunya adalah sumber daya manusia bidang kesehatan, dimana badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa 80% keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia bidang kesehatan. Begitu pula pada Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Tenaga Kesehatan dan berbagai peraturan nasional maupun daerah terkait sumber daya manusia bidang kesehatan telah menunjukkan bahwa sumber daya manusia bidang kesehatan menjadi bagian penting sebagai penggerak utama roda pembangunan kesehatan.

Menurut hasil evaluasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, ada beberapa masalah sumber daya manusia bidang kesehatan, diantaranya adalah masalah kuantitas kebutuhan, kekurangan jumlah sumber daya manusia, hingga masalah kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebagai kementerian teknis bidang kesehatan. Dan atas data-data tersebut, maka langkah evalusi yang melahirkan suatu kebijakan sebagai solusi serta upaya atas evaluasi masalah-masalah yang ada, dimana solusi dan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan kesehatan yang akan berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia.

Jika dilihat pada kondisi saat ini, Indonesia tidak pernah lepas dari masalah tentang sumber daya manusia bidang kesehatan, sehingga menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, apakah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut valid? Sesuai dengan fakta lapangan? Dimana data sebagai alat ukur atas indikator-indikator yang telah ditentukan. Jika ditemukan data itu tidak benar, tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta dilapangan, tentu hasil olahan data tersebut juga akan diragukan bahkan bisa dikatakan tidak layak untuk digunakan.

Hasil  pengamatan sebuah atas data sumber daya manusia bidang kesehatan khususnya untuk jenis tenaga kesehatan masyarakat di beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah tahun lalu, ternyata cukup membuat terkejut tatkala beberapa data kesehatan resmi yang dirilis oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan data Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari pemerintah pusat.

Jika mencermati sebuah data sumber daya manusia bidang kesehatan di Puskesmas provinsi X tahun 2015 tertulis 366 orang. Tetapi ketika merujuk kepada data dokumen lain yang juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang sama, menyebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas tahun 2015 tertulis 1.016 orang. Dalam satu waktu dan satu daerah yang sama selisihnya bisa 2 kali lipat lebih atau selisih 650 orang. Lalu bagaimana dengan data tenaga kesehatan masyarakat provinsi X di tingkat nasional?

Ketika merujuk sebuah data nasional di tahun yang sama untuk jenis tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas per provinsi, angka data yang muncul sangat berbeda dan jumlahnya jauh lebih besar yaitu 1.745. Kemudian juga ditemukan data untuk seluruh tenaga kesehatan masyarakat yang terdapat di puskesmas dan instansi lainya se-provinsi X pada tahun 2015, terlihat menampilkan jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 720 orang. Tetapi ketika melihat data nasional maka angka yang muncul bukan 720 melainkan angka 3.145. Sungguh sangat signifikan, mencapai empat kali lipat, bahkan mendekati lima kali lipatnya!!

Jika kita melihat sebuah data nasional pada tahun 2015, jumlah total tenaga kesehatan masyarakat di Indonesia yang versi sebelum merujuk kepada Undang-undang Tenaga Kesehatan dengan yang telah merujuk kepada Undang-undang tenaga kesehatan, dokumen yang telah dirilis pada situs resmi nasional, bidang sumber daya manusia bidang kesehatan menampilkan jenis tenaga kesehatan masyarakat sebelum merujuk kepada Undang-undang Tenaga Kesehatan berjumlah 30.244 sedangkan yang merujuk kepada Undang-undang Tenaga Kesehatan mencapai 41.181 tenaga kesehatan masyarakat. Padahal sebelum merujuk kepada Undang-undang Tenaga Kesehatan seperti yang telah dilansir di situs resmi Kementerian Kesehatan, mengklasifikasikan jenis tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari 9 jenis bidang tenaga kesehatan masyarakat, dan jika merujuk kepada Undang-undang Tenaga Kesehatan maka jenis bidang tenaga kesehatan masyarakat ini terdiri dari 6 jenis. Tetapi meskipun berdasarkan rujukan Undang-undang Kesehatan jumlah jenis bidang tenaga kesehatan masyarakat berkurang 3 jenis bidang, jumlah tenaga kesehatan masyarakat justru mengalami peningkatan 10.937 tenaga kesehatan masyarakat.

Faktanya sebaran tenaga kesehatan masyarakat ada di berbagai tempat atau instansi. Dan fakta lain juga adalah masih terdapat data sumber daya manusia bidang kesehatan dari 33 provinsi lain yang sangat mungkin juga memiliki kondisi yang sama dengan data di provinsi X tersebut.

Berikut beberapa data sumber daya manusia bidang kesehatan pada tenaga kesehatan masyarakat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

 

Data Tenaga Kesehatan Masyarakat Dari Data Dasar Puskesmas & Provinsi X Tahun 2015
Data Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Tenaga Kesehatan Masyarakat – Profil Kesehatan Provinsi X tahun 2015
Data & Informasi Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan Tahun 2015
Data & Informasi Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan Tahun 2015
Informasi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Tahun 2016

 

Dan data-data tersebut di atas barulah data tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas saja dan hanya memaparkan data di satu provinsi dengan data nasional. 

Lalu data manakah yang sesuai dengan kondisi fakta di lapangan?

Apakah terdapat perbedaan persepsi tenaga kesehatan masyarakat yang berbeda di daerah dan nasional?

Atau apakah ada kesalahan dalam menghitung dan memasukan sebuah data?

Bagaimana dengan data sumber daya manusia bidang kesehatan lainnya selain tenaga kesehatan masyarakat?

Dan bagaimana pula dengan data-data di wilayah lainnya?

Masalah data sumber daya manusia bidang kesehatan yang cukup sistematis ini bukan hanya terjadi di daerah tapi juga nasional, sehingga masalah ini sudah menjadi masalah nasional yang sudah pasti akan melahirkan kebijakan kesehatan nasional dan daerah yang didasarkan dari data tersebut menjadi bermasalah baik pada saat ini, bahkan pada masa mendatang yang sudah pasti akan turut pula mempengaruhi sub-sistem kesehatan lainya hingga sangat tidak menutup kemungkinan akan turut pula mempengaruhi tatanan stabilitas sistem pemerintahan.

*Sumber : diolah dan disarikan dari berbagai sumber

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..