Buku Putih IDI Menolak Program Studi DLP : Sebuah Kajian Akademis

Sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya atas selesainya “Buku Putih IDI Menolak Program Studi DLP: Sebuah Kajian Akademis”. Buku ini merupakan bahan kajian akademis dan refleksi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjelaskan sikap IDI terhadap istilah program studi dokter layanan primer setara spesialis yang saat ini masih terus menjadi masalah yang diperdebatkan antara IDI dan pemerintah (khususnya Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Ristek Dikti RI).

Istilah dokter layanan primer dikenal sejak terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Pada awal pembahasan RUU Pendidikan Dokter, istilah dokter layanan ini tidak ditemukan, karena tujuan utama disusunnya UU Pendidikan Dokter ini adalah untuk mencegah komersialisasi pendidikan kedokteran dan adanya keberpihakan pada anak daerah untuk menjadi dokter. Namun pada UU tersebut tercantum dokter layanan primer (DLP) sebagai kelompok baru dalam dunia kedokteran Indonesia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi bagi dokter memang bukanlah suatu lembaga penyelenggara pendidikan, meski di dalamnya terdapat Kolegium yang memiliki wewenang mengampu keilmuan kedokteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Namun IDI memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjamin mutu pelayanan dokter yang dihasilkan dari proses pendidikan itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran peran dan fungsi IDI memang diperlihatkan hanya pada tataran koordinatif. Namun harus disadari bahwa proses pendidikan dan pelayanan kedokteran merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan. Proses pendidikan kedokteran yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tentunya tidak lepas dari tanggung jawab menghadirkan mutu pelayanan yang baik. Para pendidik atau supervisor dalam proses pendidikan maupun internsip pun tidak lepas dari proses pelayanan kedokteran. Oleh karenanya IDI tidak dapat melepas diri atau dianggap bukan bagian dari proses menjaga mutu pendidikan kedokteran.

Pasca terbitnya UU pendidikan kedokteran, IDI pernah terlibat dalam kelompok kerja (Pokja) Dokter Layanan Primer (DLP) yang dibentuk bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pemangku kebijakan lainnya. Adanya proses uji materi UU Pendidikan Kedokteran di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu perhimpunan di bawah IDI mendorong IDI untuk tidak meneruskan pembahasan di Pokja hingga proses uji materi selesai, yang kemudian kita ketahui bahwa MK menolak seluruh permohonan. Namun perkembangan selanjutnya, karena proses terbentuknya kolegium dan perhimpunan yang tidak tuntas, disebabkan belum jelasnya ranah kompetensi dan aspek pelayanannya, serta dikhawatirkan banyaknya tumpang tindih antar dokter di lapangan, menyebabkan forum pengambil keputusan di IDI yaitu muktamar tidak dapat menerima pembahasan program studi tersebut.

Dinamika lebih lanjut, seluruh jajaran IDI dan sebagian besar anggota menyatakan aspirasinya dalam aksi damai tanggal 24 Oktober 2016 berupa penolakan program studi DLP ini. Aspirasi ini tentunya menjadi amanah bagi IDI sebagai tempat berhimpun seluruh dokter Indonesia. Namun penolakan tentunya harus didasarkan kepada kajian komprehensif. Kajian terkait hal ini harus dilakukan dengan dasar ilmiah serta bukti yang jelas untuk meyakinkan semua pihak bahwa kebijakan tersebut layak dijalankan atau perlu dilakukan penyesuaian.

Atas dasar di atas, Pengurus Besar IDI sebagai badan ekeskutif IDI di tingkat pusat telah membentuk Tim Buku Putih PB IDI Tentang Penolakan Prodi DLP, yang merangkum semua data serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun organisasi terkait program dokter layanan primer yang termaktub dalam undang-undang pendidikan kedokteran. Dan Alhamdulillah tim telah menuntaskan amanah tersebut.

Dalam buku ini disusun kajian mulai dari kondisi pendidikan kedokteran di Indonesia, polemik DLP, rangkaian peristiwa mengenai DLP yang terjadi mulai dari awal hingga saat ini, analisis sikap IDI terhadap DLP, hingga kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan oleh IDI. Buku ini diharapkan dapat membuka mata berbagai pihak dan memberikan pemahaman mengenai posisi IDI terhadap DLP dan bagaimana langkah perjuangan IDI patut terus dilanjutkan untuk memberikan kontribusi penyelesaian masalah kesehatan yang terjadi pada saat ini dengan cara yang lebih baik dan menyasar pada akar masalahnya.

Saya selaku Ketua Umum PB IDI mewakili segenap jajaran IDI mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi Tim Buku Putih PB IDI tentang DLP, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Putih PB IDI tentang Dokter Layanan Primer. Diharapkan dengan keberadaan buku ini dapat memberikan informasi dan penjelasan yang lengkap dan jelas terkait kebijakan IDI terhadap program DLP. Diharapkan juga buku ini dapat menyelesaikan polemik yang sangat menyita energi sehingga energi tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan secara konstruktif demi kemajuan bangsa khususnya mutu pendidikan kedokteran di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan kebijaksanaan dan rahmatNya kepada kita semua. Amin

Jakarta, Maret 2017 Ketua Umum PB IDI

Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG
NPA. IDI : 7.535

.*sumber : Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

silahkan unduh “Buku Putih IDI : Menolak Prodi DLP, Sebuah Kajian Akademis” disini.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..