Kelemahan Regulasi Pembangunan Desa

Intro

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memiliki dua pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang tidak ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa “kedua” pendekatan ini diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kedua pendekatan ini merupakan pendekatan baru yang tidak ada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar kedua pendekatan ini diuraikan secara jelas sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

Pada Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, didefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

  1. perencanaan pembangunan desa;
  2. pelaksanaan pembangunan desa;
  3. pengawasan dan peman- tauan pembangunan desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..