Kerangka Sendai dan SDG’s Di Indonesia

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang, yang merepresentasikan kesempatan yang unik bagi seluruh negara untuk :

  1. Mengadadopsi secara ringkas, terfokus, melihat ke depan dan mengambil tindakan yang berorientasi pada kerangka pengurangan risiko bencana pasca 2015
  2. Melengkapi penilaian dan review terhadap pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo 2005 -2015
  3. Memanfaatkan pengalaman pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo untuk menyusun perencanaan pengurangan resiko bencana.
  4. Mengidentifikasi modalitas kerjasama berdasarkan komitmen untuk menerapkan kerangka kerja pengurangan risiko bencana pasca 2015
  5. Menentukan modalitas untuk melakukan review secara periodik terhadap pelaksanaan kerangka pengurangan risiko bencana pasca 2015

Khususnya dalam pelaksanaan prioritas aksi memahami resiko bencana, ketersediaan data dan informasi geospasial sangat diperlukan. Data geospasial merupakan salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penanggulangan Bencana. Pada saat pra-bencana, data geospasial yang diperlukan dapat berupa Peta Rawan Bencana/Multi Rawan Bencana, Peta Risiko Bencana, Peta Rencana Kontijensi, Peta Tata Ruang Wilayah. Dalam rangka menanggapi Kerangka Sendai 2015-2030, pada akhir peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2015 telah disepakati Deklarasi Surakarta yang pada prinsipnya menyepakati hal-hal sebagai berikut ini :

  1. Dalam hal pengurangan indeks risiko bencana, jumlah korban bencana, jumlah orang yang terdampak bencana, jumlah kerugian ekonomi akibat bencana, mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting serta gangguan pada layanan-layanan dasar, dan meningkatkan kerjasama internasional serta meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi risiko bagi masyarakat sesuai Nawa Cita dan Kerangka Sendai, dilaksanakan melalui :
    1. Meningkatkan upaya Pengurangan Risiko Bencana pada semua tataran, terutama pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah dan menegaskan keterhubungan antara rencana dan penganggaran pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah;
    2. Mempromosikan Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana untuk Masyarakat yang Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui perencanaan dan implementasi terpadu program Desa/Kelurahan Tangguh dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, program Kota dan Kabupaten Tangguh, Sekolah dan Rumah Sakit Aman, serta program ketangguhan nasional melalui Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana,
    3. Melaksanakan langkah-langkah nyata untuk mengatasi emerging risks dan trans-boundary risks pada kebakaran hutan, lahan dan asap, kekeringan berkepanjangan akibat perubahan iklim dan ancaman lainnya,
    4. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta relawan dalam upaya kesiapsiagaan untuk respons yang lebih baik dan pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan masyarakat dan bangsa,
    5. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bencana mulai dari usia dini, remaja sampai usia dewasa demi membangun budaya aman, dengan memberi perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,
    6. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan melalui peningkatan teknologi tepat guna dan inovasi teknologi kebencanaan sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat pengetahuan bencana dan center of excellence.
  2. Dalam hal membangun ketangguhan kaum miskin dan mereka yang rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana sesuai sasaran 1.5 SDG’s : dilaksanakan melalui peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan, terutama kaum miskin dan kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, ibu hamil, anak-anak, kaum lansia dan penyandang disabilitas, dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di tingkat pusat dan daerah;
  3. Dalam hal membangun kemandirian pangan sebagai bagian dari penguatan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan bencana-bencana lainnya sesuai sasaran 2.4 SDG’s dilaksanakan melalui bekerja sama dengan para pemangku kepentingan bidang pangan dan pertanian untuk mendorong praktik-praktik pertanian dan tata niaga pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama di kawasan-kawasan dengan tingkat risiko bencana yang tinggi;
  4. Dalam hal pengembangan infrastruktur yang bermutu, handal, berkelanjutan dan tangguh untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia sesuai sasaran 9.1 SDG’s dilaksanakan melalui mendorong pembangunan sarana-prasarana publik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan analisis risiko, mendorong integrasi PRB ke dalam perencanaan tataruang dan tata bangunan; meningkatkan investasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berwawasan lingkungan,serta pengelolaan risiko yang berwawasan ekosistem dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan;
  5. Dalam hal membuat kota-kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai tujuan 11 SDG’s : dilaksanakan melalui mendorong Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk lebih berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Kerangka Sendai untuk PRB yang terintegrasi antara lain melalui penerapan manajemen risiko yang terpadu dan menyeluruh, mendukung partisipasi dalam jejaring Kota/Kabupaten Tangguh; mendukung prakarsa-prakarsa yang mendorong tercapainya sekolah dan rumah sakit serta aset dan properti daerah penting lainnya yang aman dan berkelanjutan;
  6. Dalam hal mengambil langkah yang segera untuk mengurangi dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim sesuai dengan sasaran 13 SDG’s : dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seluruh masyarakat, terutama kaum miskin, anak, perempuan, lansia dan para penyandang disabilitas, agar lebih tangguh dan mampu beradaptasi dengan bencanabencana alam dan bencana terkait iklim, melalui penerapan ilmu pengetahuan, pendidikan, peningkatan kesadaran, serta peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan dalam hal mitigasi, adaptasi dan pengurangan risiko perubahan iklim, dan sistem peringatan dini di semua tataran, dengan mempertimbangkan karakteristik demografis dan geografis serta kearifan lokal setiap daerah.

Pada prinsipnya, Deklarasi Surakarta mendukung pelaksanaan strategi RPJMN 2015-2019 dalam penanggulangan bencana dan mengisi kesenjangan aksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan indikator pelaksanaan HFA 2005-2015 di Indonesia. Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana kedalam perencanaan pembangunan dapat menciptakan efektivitas sumberdaya manusia dan teknologi dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan dan efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kedua program tersebut dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran Adaptasi Perubahan Iklim dalam RPJMN 2015-2019 sudah jelas yaitu pertama, mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah; kedua, melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API; ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim. Bappenas memilih lokasi pilot RAN-API dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Ketersediaan kajian kerentanan yang berisi kajian iklim, dampak potensial, sektor yang terkena dampak, klaster dan rekomendasi aksi
  2. Komitmen daerah, termasuk integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran
  3. Adanya kegiatan adaptasi yang telah dan sedang dibiayai APBD atau sumber pendanaan lainnya
  4. Tersedianya Pokja Perubahan Iklim Daerah
  5. Kesesuaian dengan RAN-API

Selain kegiatan tersebut diatas, pengendalian dampak perubahan iklim didukung program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Proklim) yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kegiatan adaptasi meliputi antara lain :

  1. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
  2. peningkatan ketahanan pangan;
  3. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi; dan
  4. pengendalian penyakit terkait iklim.

Kegiatan mitigasi meliputi antara lain :

  1. pengelolaan sampah dan limbah padat;
  2. pengolahan dan pemanfaatan air limbah;
  3. penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
  4. budidaya pertanian;
  5. peningkatan tutupan vegetasi; dan
  6. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..