Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa

Desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjamin kewenangan lokal berskala Desa, dimana salah satunya tersebut dalam Peraturan Pemerinta Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 34 ayat 2 adalah kewenangan melakukan pembangunan serta pembinaan kesehatan masyarakat.

Perwujudan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pembinaan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksudkan dalam Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015, pasal 34 diantaranya adalah

  1. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes;
  2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  3. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
  4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradional;
  5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa.

Pada poin (3) pengelolaan dan pembinaan posyandu diberikan beberapa penjabaran diantaranya

  1. layanan gizi untuk balita;
  2. pemeriksaan ibu hamil;
  3. pemberian makanan tambahan.

Dengan mengacu pada regulasi tersebut maka Desa memiliki kewenangan yang sangat besar dalam melakukan pembinaan poskesdes serta posyandu dan pelayanannya bahkan merevitalisasinya, dengan catatatn dianggap perlu dan disetujui dalam Musyawarah Desa. Artinya, masyarakat desa dapat meminta kepada Pemerintahan Desa untuk membahas berbagai permasalahan kesehatan di Desa dalam forum Musyawarah Desa.

Hal-hal yang penting berkenaan dengan derajat kesehatan masyarakat di Desa dapat dibahas dan prioritaskan dalam perencanaan Desa. Penguatan kapasitas kader posyandu juga menjadi kewenangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa yang kini telah tertuang dalam salah satu prioritas nasional yaitu lembaga Rumah Desa Sehat. Salah satu hal utama bagi lembaga tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diantaranya melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Masyarakat sehat, maka akan menuju masyarakat sejahtera.

Untuk menjadikan kesehatan sebagai prioritas di tingkat Desa, maka perlu adanya komitmen yang kuat terutama dari Kepala Desa. Dan hal-hal yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa tidak hanya seperti dimaktub dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tersebut, namun sebenarnya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas tentunya berkenaan dengan penyediaan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada warga.

Pada sisi lain, warga masyarakat juga perlu menjadikan masalah kesehatan ini sebagai salah satu prioritas yang akan diusung pada Musyawarah Desa. Warga Desa perlu melakukan kajian yang cukup, agar usulan mereka menjadi berkualitas, dan menempatkan urusan kesehatan bukanlah menjadi urusan perempuan semata. Hal ini terjadi di banyak desa di Indonesia, ketika membahas urusan kesehatan maka yang menjadi tumpuan adalah para kader. Bahkan tidak hanya itu, sasaran program kesehatan juga mengarah pada perempuan dan anak. Perempuan dan anak masih menjadi subjek sekaligus objek promosi kesehatan.

Melalui kewenangan lokal berskala Desa tersebut, untuk meningkatkan kesehatan warganya, akan sangat menarik apabila desa mampu membuat program-program inovatif berdasar prioritas serta indikator keberhasilan peningkatan derajat kesehatan warganya. Jika pun kita berharap pada Desa (mungkin) masih terlalu jauh, maka setidaknya Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDTT serta Pemerintah Kabupaten dapat memulai membantu merumuskan indikator-indikator Desa Sehat tersebut dan mengajak Desa serta para stakeholders-nya untuk bersama-sama melakukan upaya untuk pencapaian hal tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara berdaulat oleh Desa di dalam lembaga Rumah Desa Sehat.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..