Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus ruah tangganya sendiri, yang mana kedua hak tersebut belum pernah didapatkan desa sebelumnya.

Kedua hak tersebut merupakan harapan utama untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua hak itu desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Dengan adanya kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dimiliki oleh desa, baik pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, maka hal itu bisa dengan mudah merealisasikan salah satu cita-cita Nawacita Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya dapat dibaca di dalam buku “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa” yang dapat diunduh di bawah ini,

BUKU 2 : KEPEMIMPINAN DESA.pdf – 638 KB

 

Dan untuk Serial Buku Desa lengkap silahkan klik disini.

© 2017, bastamanography.id.