Menggugat Gelar Baru Setara Dokter Spesialis

”Bayangkan apa yang akan terjadi apabila seorang dokter umum di puskesmas, klinik, atau balai pengobatan menangani penyakit yang seharusnya ditangani dokter spesialis hanya karena dia sudah menjalani pendidikan pelayanan primer dan berstatus DLP. Kurikulum DLP itu bukan spesialis. Masyarakat yang akan menanggung risikonya,” ujar Dr. Mariya Mubarika, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Banten. Dia mengungkapkan, ada 155 penyakit yang nantinya bisa ditangani DLP, sedangkan dokter umum hanya boleh menangani 144 penyakit. ”Tapi apa yang dipelajari dalam pendidikan pelayanan primer semua sebenarnya sudah ada dalam SKDI (standar kompetensi dokter Indonesia). Ini kan rancu, setara spesialis tapi kurikulum bukan spesialis,” ungkap dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Mulya, Tangerang itu.

DLP merupakan amanat Undang- Undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah mengajukan pembatalan sejumlah pasal dalam UU ini yang mengatur keberadaan DLP, uji kompetensi dokter, dan sertifikasi kompetensi, tetapi ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Meski kalah dalam sidang judicial review , para dokter tidak patah semangat.

Mereka kini mengawal penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Nomor 20/2013. Istilah DLP sudah ada dalam SKDI 2012 yang disusun IDI bersama Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP) yang terdiri atas Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) dan PDUI serta disahkan Konsil Kedokteran Indonesia.

Apabila ingin meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat primer, lanjut Mariya, tak perlu ada DLP, tetapi cukup memprioritaskan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan di tingkat primer, peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan di layanan primer yang lebih mudah dijangkau, dan peningkatan pendidikan kedokteran yang sudah ada, yakni Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

Jika dokter harus bersekolah formal lagi untuk mendapatkan pengakuan sebagai DLP, justru itu yang dapat bisa menghambat pelayanan kesehatan. Bagaimana tidak, saat ini pendidikan kedokteran membutuhkan waktu enam tahun, lalu dilanjutkan internship dua tahun. Dengan tambahan pendidikan DLP selama tiga tahun, artinya dibutuhkan 11 tahun bagi seseorang untuk bisa praktik di fasilitas kesehatan tingkat primer. Padahal biaya pendidikan dokter di Indonesia cukup mahal.

Hal itu pula yang menyebabkan tidak meratanya distribusi dokter. Kompensasi bekerja di daerah terpencil sangat tidak sebanding dengan biaya kuliah. Belum lagi masalah fasilitas kesehatan, akses, ketersediaan obat, dan peralatan medis lainnya yang masih kurang. Di sisi lain, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan telah membuka program studi DLP di sejumlah universitas yang memiliki fakultas kedokteran akreditasi A, yaitu Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada.

Menurut Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, pendidikan DLP bertujuan meningkatkan kompetensi dokter agar mampu mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat melalui sosialisasi kepada keluarga sehingga pencegahan penyakit dapat dilakukan sejak dini. Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad menerangkan bahwa DLP adalah dokter spesialis di bidang umum yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat. DLP diharapkan mampu memimpin maupun menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer.

Ketua Umum Pengurus IDI, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG menyatakan, munculnya profesi baru DLP akan kontraproduktif dengan rencana pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurut dia, memperbaiki kualitas dokter dengan pendidikan DLP selama 2-3 tahun tidak menyelesaikan masalah. Hal ini justru akan mengurangi efektivitas dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.

”Selain itu, DLP yang setara spesialis, tetapi bekerja di pelayanan primer bersama dokter umum dan dokter keluarga dapat memicu terjadinya tumpang tindih pelayanan kesehatan. Pada akhirnya mengganggu terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Ini tentu meresahkan para dokter yang tersebar di Indonesia,” ungkapnya. Menurut Marsis, DLP idealnya hanya istilah bukan gelar atau profesi. Pendidikannya pun bukan program studi, tetapi melalui pemberian sertifikat tambahan ke dalam basic medical education .

Modul kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, dan kesehatan masyarakat sebenarnya dapat dimasukkan dalam program internship . Dengan begitu, kapasitas dokter keluarga dan dokter umum yang bekerja di pelayanan primer bisa menjadi lebih baik. Sekretaris PDUI Andi Alfian Zainuddin mengatakan, pihaknya bersama IDI terus melakukan upaya mengembalikan UU Nomor 20/2013 ”ke jalan yang benar”. Salah satunya adalah menggandeng DPR merevisi UU ini.

”Kami dalam proses revisi UU Nomor 20/2013 yang juga bertentangan dengan UU Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. UU Praktik Kedokteran tidak mengenal istilah DLP,” tandasnya. Dia menekankan, DLP sebagai profesi atau gelar menimbulkan kekacauan dalam sistem praktik kedokteran sehingga akses dokter umum untuk melayani masyarakat menjadi terganggu atau sebaliknya.

”Di perdesaan, dokter umum sangat sedikit atau langka, terlebih pendidikan DLP sangat mahal dan jangka waktu pendidikannya setara dengan dokter spesialis,” papar Andi. Menanggapi kontroversi ini, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Akmal Taher menyatakan, DLP merupakan solusi penguatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. ”Sudah terbukti di semua negara bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat ditentukan bagus tidaknya pelayanan kesehatan di tingkat primer,” kilahnya. Dia berdalih, pembaruan pendidikan kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi.

Dalam waktu bersamaan, Kementerian Kesehatan secara bertahap juga tengah memperbaiki berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. ”Jadi tidak ada persoalan substansial antara pemerintah dan organisasi profesi. Semuanya memiliki keinginan yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” elaknya. Menurut Akmal, pemerintah menargetkan PP turunan UU Pendidikan Kedokteran sudah bisa dirilis dalam waktu dekat.

Diharapkan nantinya akan semakin sedikit pasien yang dilimpahkan ke fasilitas kesehatan lanjutan oleh dokter karena sudah dapat tertangani dengan baik di tingkat primer. Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) KemenristekDikti AliGhufronMuktiengganikut berpolemik secara terbuka menyangkut kontroversi DLP. Yang jelas, menurut dia, saat ini memang sudah ada dua universitas yang telah membuka program untuk DLP meski PP turunan dari UU Pendidikan Kedokteran belum ada.

”Kami melihat bahwa pembukaan program ini merupakan amanat UU dan sudah ada universitas dengan fakultas kedokteran akreditasi A yang siap baik dari segi pengajar maupun pembelajar. Yang lain mungkin menyusul,” katanya.

Hermansah/ananda nararya

*Sumber : Diterbitkan di Koran Sindo Minggu 25 September 2016

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..