Menyoal Dokter Layanan Primer

Intro

Saat ini Dokter Layanan Primer (DLP)  belum jelas maksud dan tujuannya. Hal ini akan membawa implikasi terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertanyaannya, “Apakah DLP akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, atau malah menambah ruwet lagi sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia?” 

Dokter Layanan Primer atau Primary Care Physician, yakni seorang dokter generalis yang mengutamakan penyediaan pelayanan komprehensif bagi semua orang. Dokter ini melayani semua orang yang perlu layanan kesehatan tanpa batas usia, jenis penyakit, ras, dan tingkatan sosial. DLP biasanya adalah dokter yang pertama dihubungi oleh pasien, karena faktor-faktor kemudahan komunikasi, lokasi yang dapat diakses, keakraban, biaya, persyaratan perawatan. Lalu, DLP bertindak atas nama pasien untuk berkolaborasi dengan spesialis rujukan, mengoordinasikan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik rehabilitasi, bertindak sebagai pendata awal untuk catatan medik pasien, dan menyediakan manajemen jangka panjang pada pasien dengan kondisi yang kronis.

Dokter DLP di Belanda memiliki tugas untuk lebih mengenal dan mengetahui riwayat penyakit pasien, penyakit menahun yang diderita, bahkan mengunjungi pasien jika dipanggil. Kunci keberhasilan DLP di Belanda adalah karena rasio dokter dengan penduduk sudah mencukupi, sehingga DLP dapat melaksanakan tugasnya lebih ringan. Oleh sebab itu, Belanda sukses dalam menjalankan pelayanan kesehatan oleh DLP (rasio dokter dengan penduduk adalah 145,1:100.000), sedangkan Indonesia rasionya 1 dokter untuk 2.470 orang).

Tantangan DLP di negara maju, seperti Amerika Serikat adalah makin menurunnya minat mahasiswa kedokteran untuk menjadi DLP.  Tahun 2006, lebih dari 80 persen residen memilih menjadi spesialis. Akibatnya, praktik DLP di negara Paman Sam kian bergantung pada dokter lulusan asing.

Sebaran Dokter di Indonesia 

Per 31 Desember 2015, dokter yang mendapat STR dari Konsil Kedokteran Indonesia adalah 109.597. Terbanyak dari Jawa Barat (15,51 persen); DKI Jakarta (15,28 persen); Jawa Timur (12,25 persen). Daerah dengan jumlah dokter paling sedikit adalah Sulawesi Barat (0,11 persen); Maluku Utara (0,18 persen); dan Kalimantan Utara (0,19 persen).

Secara umum, tahun 2015, jumlah dokter Indonesia sudah memenuhi rasio, yaitu 40,5 dokter per 100 ribu. Tetapi, jika dilihat per provinsi, hanya 12 provinsi yang mencapai rasio dan 22 provinsi lainnya lebih rendah dari target Kemenkes. Bayangkan, di Sulawesi Barat saja pada 2013, seorang dokter harus melayani 11.400 orang.

Bagaimana dengan jumlah dokter spesialis?  Sebagai  contoh, spesialis penyakit dalam, atau bidang spesialis terbesar yang diperlukan di Indonesia, tahun  2015 jumlahnya 3.449 orang (paling sedikit adalah Papua, Sulawesi Barat, dan Maluku). Jumlah ini masih sangat kurang di Indonesia. Bagaimana mungkin kita menggunakan sistem rujukan dan penapisan rujukan jika pemenuhan dokter spesialis saja, belum cukup di daerah tertentu.

Dengan data di atas, apakah keberadaan pendidikan DLP justru akan membebani fakultas kedokteran, dalam meluluskan dokter dan dokter spesialis yang kompeten?

Bukankah akan lebih baik membenahi pendidikan dokter dan dokter spesialis yang sudah ada saat ini, dan menambah jumlah lulusan serta mengatur sebaran dokter dan dokter spesialis ke daerah-daerah yang rasionya belum terpenuhi?

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..