Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat Dan Pengembangan Lembaga Mediasi Desa

Mendapat kesempatan berbagi ( serta mencuri .. 🙂 ) ilmu dan pengetahuan pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat Dan Pengembangan Lembaga Mediasi Desa bagi para kepala desa di lingkungan Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, di Hotel Santika, Purwokerto, Jawa Tengah, sungguh membanggakan, karena turut berperan serta menjadi bagian dari pembangunan desa di Kabupaten Banyumas ini.

Pada kesempatan ini, saya membawakan materi dengan judul “Regulasi Baru, Desa Baru; Menuju Desa Mandiri, Desa membangun Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pada Pelayanan Dasar” dengan harapan dapat memacu semangat para kepala desa memimpin pembangunan desanya dengan semangat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara terarah dan terpadu secara kreatif dengan memaksimalkan sumber daya lokal desa atas dasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan lebih berfokus pada point “Lembaga Mediasi Desa” dan tidak menajamkan materi Sumber Daya Hukum karena selain telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, DR. Hariyadi, MA, seorang dosen di Universitas Jenderal Soedirman, saya juga tentunya yang berlatar belakang profesi seorang dokter, sudah pasti tidak menguasai secara mendetil tentang ilmu hukum.

Jika dilihat trend pembangunan saat ini, maka desa dipacu dari sisi infrastruktur dan ekonomi, namun belum memprioritaskan sisi sumber daya manusia. Padahal modal majunya suatu bangsa adalah manusia selain dari wilayah dan hukum. Dan hal tersebut tampak pada kebijakan-kebijakan yang berskala nasional maupun berskala daerah seperti provinsi dan kabupaten. Maka Lembaga Mediasi Desa ini berkewajiban memediasi serta menjembatani kepentingan pembangunan nasional, pembangunan daerah serta hak dan kewenangan atas pembangunan desa. Tentunya agar seluruh pembangunan serta rencana pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan dapat tersinkronisasi serta berkesinambungan secara utuh dan terarah. Saya menyampaikan, bahwa Lembaga Mediasi Desa, tidak selalu berurusan dengan hukum, tetapi jika dilihat dari arti kata “mediasi” maka dapat diartikan bahwa lembaga tersebut adalah suatu jembatan atau suatu penghubung di antara dua pihak, dimana salah satu pihaknya adalah masyarakat desa sebagai unsur utama dari sebuah desa. Sehingga Lembaga Mediasi Desa ini haruslah berlandaskan kewenangan desa sesuai dengan Undang-undang Desa dan seluruh peraturan turunannya.

Pembangunan sumber daya manusia yang saya angkat adalah dari sisi pelayanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dua hal ini lah yang menjadikan desa dapat memiliki modal mendasar dalam membangun desanya, yaitu manusia yang berkualitas. Dan tentunya seluruh kegiatan dalam lingkup kesehatan dan pendidikan haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Seperti jargon yang telah banyak dikenal, “dari kita, oleh kita, untuk kita” maka dapat diganti menjadi, “dari Desa, oleh Desa, untuk Desa”.

Dan paparan saya pada kegiatan ini dapat diunduh di bawah ini,

[sociallocker]20161012 – Purwokerto.pdf – 4.3 MB[/sociallocker]

 

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..