Pemerintah Ngotot Program DLP Berlanjut

Program Dokter Layanan Primer (DLP) dipastikan akan terus berlanjut meskipun mendapatkan tentangan keras dari para dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan digandeng untuk menyempurnakan program tersebut.

”DLP sejatinya adalah dokter keluarga yang juga sudah dicitacitakan IDI sejak lama. Kemenkes akan menggandeng IDI untuk menyempurnakan pelaksanaan program studi DLP,” ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo dalam Diskusi Kupas Tuntas DLP di Jakarta kemarin.

source : Twitter

Dia menjelaskan dokter lulusan program DLP nantinya bertugas seperti dokter keluarga di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Saat ini yang perlu dipikirkan justru bagaimana para dokter tersebut nantinya bisa betah saat ditugasi ke pelosok Tanah Air.

”Selain itu perlu dipikirkan bagaimana jenjang karier para dokter tersebut bisa tertata dengan baik,” katanya. Bambang menjelaskan, DLP sangat dibutuhkan guna meningkatkan sistem layanan kesehatan di Indonesia. Sebab layanan primer adalah dasar dari pelayanan kesehatan. Dengan DLP dokter bisa menyelesaikan lebih banyak persoalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti pusekesmas sehingga angka rujukan pasien ke rumah sakit bisa ditekan.

Dampaknya pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin terkendali. Untuk diketahui IDI melayangkan protes atas program DLP lewat aksi turun ke jalan. Mereka menolak program studi (prodi) DLP karena memberatkan para dokter yang sudah menempuh pendidikan dokter umum.

Selain itu prodi DLP merupakan pengulangan studi yang materinya identik dengan pendidikan dokter dasar. Hal itu akan menambah panjang masa studi dokter. Padahal kebijakan itu tidak menyelesaikan persoalan kesehatan. Karena itu IDI menilai dana persiapan untuk pembukaan prodi DLP lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan serta kompetensi dokter umum melalui pendidikan berkelanjutan yang waktunya lebih pendek daripada program dokter spesialis.

Terkait hal itu, Bambang menegaskan, selain menggelar prodi DLP pemerintah juga tetap akan melakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana pada layanan primer. Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Moelok menegaskan tidak akan menunda realisasi program DLP meskipun menuai protes dari dokter seluruh Indonesia. Menurutnya program dokter layanan primer merupakan amanat dari UU Pendidikan Dokter.

”Saya harus mengikuti undang-undang dan judicial review sudah mengatakan harus dijalankan,” katanya. Nila menegaskan program DLP akan melindungi pasien agar biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat sakit mereka tidak terlalu mahal. Menurutnya dengan program DLP seorang dokter setidaknya bisa menangani 155 penyakit sebelum memutuskan apakah seorang pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya seperti rumah sakit umum atau rumah sakit pusat.

”Mereka (pasien) tidak dirujuk dan bisa ditangani di puskesmas sehingga biayanya jauh lebih murah. Preventif lebih murah dari kuratif,” tegasnya. Nila meminta para dokter tidak perlu risau dengan dijalankannya undang-undang tersebut. ”Kalau menjadi dokter harus menolong orang sakit gak sih, kenapa jadi beban,” tandasnya.

Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kementerian Riset Teknologi danPendidikanTinggi (Kemenristek Dikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan, DPR memberikan waktu tiga bulan untuk merumuskan kembali formula DLP yang dapat diterima semua pihak. Perumusan ini, katanya, juga akan melibatkan IDI dan komite bersama yang telah dibentuk pemerintah.

Sementara itu Kepala Divisi Kedokteran Keluarga Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dhanasari Vidiawati Sanyoto menyebutkan, ada 17 fakultas kedokteran di Indonesia yang akan membuka prodi DLP.

Namun baru satu fakultas yang menyatakan siap membuka prodi tersebut, yaitu Universitas Padjadjaran Bandung. Menurutnya, dokter di masa depan visi misinya tak lagi sekadar mengobati, tetapi juga harus berpikir bagaimana mencegah penyakit, menekan risiko penyakit, dan mencegah penularan penyakit.

source : Twitter

Hal inilah yang akan dipelajari pada studi DLP sehingga nantinya DLP dan dokter umum bisa bekerja sama untuk mengembangkan layanan primer yang tidak sekadar mengobati saja. Dhanarsari menjelaskan, jika ada dokter umum yang ingin menjadi DLP disediakan program pendidikan transisi DLP.

Pendidikan dilakukan jarak jauh dan pendidikan berbasis tempat kerja dengan masa belajar lebih pendek daripada prodi DLP. ”Sedangkan untuk melatih keterampilan klinik akan terjadwal temu muka secara periodik, terjadwal dan disepakati oleh peserta dan pengajar di Rumah Sakit Pendidikan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, syarat bagi dokter umum yang akan ikut pendidikan transisi DLP minimal sudah praktik selama lima tahun. Masa kerja inilah yang akan dihitung sebagai pengakuan pembelajaran lampau (recognize prior learning). ~ neneng zubaidah

*sumber : Koran Sindo

© 2016, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..