Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Layanan Kesehatan

 

Terdapat beberapa kasus tentang pelayanan kesehatan di Indonesia, ironisnya kasus tersebut selalu menunjukkan betapa buruknya pelayanan kesehatan di negeri tercinta ini, meskipun telah dibentuk badan ombusdman yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik saat ini. Di bentuk Standart Operational Programme yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. Namun demikian masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang seakan menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan instrumen yang mereka buat sendiri.

Tahun 2004 dikejutkan dengan laporan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) tahun 2002 yang menimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Fakta lain menunjukkan bahwa sejak periode November 1998 hingga Juli 2003, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), telah mencatat 257 kasus pengaduan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan. Sebanyak 30 persennya adalah dugaan adanya mal-praktik (Harsono&Worotikan, 2004).

Pelayanan kesehatan yang seharusnya diprioritaskan bagi mereka yang kurang, ternyata hanya isapan jempol belaka. Banyak kasus ditemui bahwa mereka yang kurang mampu mendapatkan pelayanan yang buruk, bahkan di salah satu kabupaten beredar stigma bahwa pelayanan kesehatan di RSUD setempat sangat buruk dan banyak pasien yang meninggal gara-gara buruknya pelayanan. Pelayanan yang bagus hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai akses khusus atau mereka yang mempunyai relasi dengan pengelola.

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan sosial khusus pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini sesungguhnya sejak lama telah ditemukan indikatornya, namun hal ini tidak mudah untuk diselesaikan karena sudah menjadi sebuah sistem dalam penyelenggaraan program bahkan dalam birokrasi kita.

Sebagaimana kita pahami, meskipun reformasi sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, situasi dan kondisi ternyata tidak jauh berbeda dengan masa orde baru. Hal ini disebabkan sulitnya membongkar konspirasi negatif dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pelayanan kesehatan. Hasil survey Governance and Desentralization Survey (GDS) tahun 2002 menunjukkan salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di Indonesia adalah adanya kesempatan yang mendukung terjadinya konspirasi yang berujung KKN. Menariknya lagi apa yang disampaikan Prof. Susetiawan bahwa reformasi bukannya meruntuhkan spirit orde baru, hanya mengganti nama rezim yang lebih populis, akan tetapi sistem dan spirit yang diusung masih saja mewarnai rezim pemerintahan saat ini, sehingga tidak mengherankan apabila ditemukan kasus-kasus klasik sebagaimana pada masa orde baru. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini dipakai pendekatan sistem politik dan pendekatan birokrasi.

Implementasi program pelayanan kesehatan di Indonesia yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan dari sistem politik yang kuat. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, diperlukan kemampuan sistem politik dalam menghadapi permasalahan dan tantangan aktual dalam negara. Bagaimana sistem politik kita menyikapi tuntutan masyarakat khususnya dalam pelayanan sosial bidang kesehatan. Dalam perspektif ini terdapat pandangan menarik dari Gabriel Almond, bahwa kemampuan sistem politik (political system capabilities) dapat diukur dengan beberapa indikator.

Pertama, kemampuan sistem politik dalam ekstraksi sumber daya. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bahkan sumber daya sosial.

Kedua, kemampuan regulatif, bagaimana sebuah negara mampu mengendalikan perilaku warga negaranya dengan regulasi yang berlaku termasuk dalam perilaku hukum, ekonomi, sosial dan politik.

Ketiga, kemampuan responsif, bagaimana tingkat responsifitas pemerintah dalam merespon permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat. Ketidakmampuan distributif, dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan dan lain-lain, termasuk pemerataan pendapatan, pemerataan lapangan pekerjaan serta hal-hal lainnya.

Keempat, kemampuan simbolik.

Kelima, kemampuan dalam dan luar negeri, ketika semua kapabilitas dalam negeri maka kapabilitas tersebut akan memancar dan berpengaruh dalam dunia internasional.

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan saat ini berkutat masalah buruknya pelayanan, baik dari kualitas maupun aksesibilitas serta keberterimaan, harga obat-obatan yang mahal, hingga diskriminasi pelayanan. Tentu saja ini menyangkut permasalahan regulasi pemerintah khususnya pedoman teknis pelaksanaan sebuah kebijakan. Standar pelayanan yang sudah ditentukan terkadang tidak dilaksanakan oleh petugas pelayanan dikarenakan tidak ada sanksi tegas dari pihak supervisi pelaksana pelayanan sehingga pelanggaran oleh pelaksana seringkali dilakukan karena tidak ada sisi penegakan standar pelayanan secara tegas. Hal ini sejalan dengan pemikiran George Homans tentang keterulangan perilaku, menurutnya ketidakjelasan punishment (sanksi) menyebabkan keterulangan pelanggaran. Dalam hal ini kapabilitas regulatif pemerintah masih sangat rendah karena tidak mampu mengendalikan perilaku para pelaksana pelayanan kesehatan. Secara distributif, terjadi ketidakmerataan pendistribusian pelayanan, sehingga kelompok tertentu tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Bahkan belakangan memunculkan istilah “orang miskin dilarang sakit”, karena buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia yang sangat tidak berpihak pada golongan miskin.

Buruknya pelayanan kesehatan telah lama menjadi permasalahan publik di Indonesia, namun demikian kapabilitas responsif pemerintah masih sangat rendah, hal ini terbukti dengan berlarut-larutnya permasalahan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas dapat kita pahami bahwa permasalahan pelayanan kesehatan di indonesia disebabkan oleh sistem yang lemah serta komitmen birokrasi yang sangat rendah. Untuk itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan reformasi birokrasi khususnya yang menangani masalah pelayanan kesehatan. Reformasi birokrasi ini mengedepankan akuntabilitas, transparansi, selain itu juga diperlukan pemenuhan empat syarat utama efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi yang baik, sumberdaya yang berkualitas, disposisi yaitu karakteristik implementor yang jujur, komitmen dan bertanggung jawab serta struktur birokrasi yang kondusif.

Selanjutnya, masalah ini tidak hanya bersumber dari implementor atau oknum pelaksana, melainkan juga sangat ditentukan oleh sistem yang menaunginya. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilaksanakan melakukan,

Pertama, reformasi birokrasi. Termasuk, mengembangkan sistem penggajian untuk perbaikan penghasilan PNS, termasuk di RS dan puskesmas yang terkadang tidak mengenal jam kerja. Artinya diperluka penghargaan atas profesi secara konkrit.

Kedua, penerapan sistem reward dan punishment sehingga setiap petugas kesehatan akan sangat menyayangi dan mencintai profesinya.

Ketiga, pemberian keleluasaan kepada instansi pelaksana pelayanan kesehatan misalnya RS pemerintah dan puskesmas untuk mengelola keuangannya sendiri.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih peduli akan permasalahan yang dihadapi RS dan puskesmas. Dengan penerapan langkah-langkah diatas diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia lebih efektif dan efisien.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, upaya ini merupakan respon atas situasi krisis ekonomi yang disinyalir menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat termasuk kesehatan. Menyikapi situasi demikian, pemerintah meluncurkan beberapa program diantaranya program Jaring Pengaman Sosial – Bidang Kesehatan (JPS-BK) pada 1998. Program ini didukung oleh sarana pelayanan kesehatan meliputi Bidan desa, Puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

Pelayanan kesehatan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan membutuhkan daya dukung yang memadai, baik sarana dan prasarana maupun kualitas sumberdaya. Meskipun telah didukung dengan berbagai Undang-undang dan kebijakan pemerintah, ternyata pelayanan kesehatan di indonesia masaih saja menyisakan permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi diskriminasi pelayanan, ketidakpastian biaya dan prosedur, birokrasi yang berbelit serta buruknya kualitas pelayanan medisnya bahkan dari data diatas banyak juga yang menjadi korban mal-praktik.

Menyikapi hal tersebut kiranya perlu dilakukan reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilakukan apabila kapabilitas pemerintah khususnya kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif dan kapabilitas responsif mampu dimaksimalkan. Lingkungan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab akan menciptakan budaya kerja yang bersih juga, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya pembenahan pada level sistem dan oknum birokrasi diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak lagi ditemukan diskriminasi dan ketidakadilan

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..