Pengaruh Politik Dalam Pencapaian Universal Health Coverage

Universal Health Coverage atau Perlindungan Kesehatan Menyeluruh menurut Sanguan Nitayarumphong dalam Achieving Universal Coverage of Health Care (2005) didefinisikan sebagai situasi dimana seluruh penduduk suatu negara mempunyai akses ke suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas baik menurut kebutuhan dan preferensi tanpa dikaitkan dengan tingkat pendidikan, status sosial, atau tempat tinggal.

Menurut World Health Organization seperti dikutip dalam buku Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019, pencapaian Universal Health Coverage mencakup 3 dimensi meliputi jumlah penduduk yang dijamin kesehatannya, pelayann kesehatan, dan proporsi biaya kesehatan yang dijamin.

Politik sangat berpengaruh dengan pengambilan keputusan kebijakan Jaminan Kesehatan terutama dalam hal pencapaian Universal Health Coverage. Hal ini karena keputusan berada di tangan penguasa dan sangat berpengaruh terhadap tercapainya sasaran yang tidak mengesampingkan ekonomi dan sosial penduduk dan tetap mempertimbangkan keadaan masyarakat pada saat ini. Dan faktor-faktor politik yang mempengaruhi pencapaian Universal Health Coverage yaitu :

1.   Kemauan Politik Yang Kuat Dari Pemerintah Dan Para Pemangku Kepentingan

Faktor ini patut dijadikan sebagai faktor utama, karena pada dasarnya semua program akan berjalan lancar dengan adanya campur tangan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan program jaminan kesehatan yang bertujuan memperbaiki kesehatan masyarakat. Selain itu, Kemauan politik yang kuat terhadap program Universal Health Coverage ini dan tentu saja dengan kemauan politik yang sehat.

Jika saja hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka masyarakat akan lebih memiliki perhatian tersendiri kepada pemerintah.  Tetapi sayang sekali, karena pada faktanya hingga saat ini pemerintah lebih menekankan pada program bantuan sosial daripada mengalokasikan dana yang lebih besar pada program Universal Health Coverage. Menurut saya, pemerintah lebih ingin menarik perhatian masyarakat agar masyarakat lebih empati terhadap pemerintah atau tepatnya istilah pencitraan mungkin pantas disandang oleh pemerintah.

Sebenarnya, dalam pengalokasian dana bantuan sosial dengan dana untuk program Universal Health Coverage dapat disesuaikan sebagaimana mestinya sehingga pemerintah telah memutuskan untuk bersikap adil terhadap apa yang sebenarnya masyarakat inginkan dan apa yang masyarakat pada saat ini. dan sebenarnya, kita pun tidak dapat sepenuhnya menyalahkan program-program dana bantuan sosial karena pada dasarnya program-program dana bantuan sosial itu sendiri juga untuk kemaslahatan masyarakat umum. Tapi bagaimana caranya agar kedua dana ini berjalan selaras tanpa mengorbankan salah satunya. Dan tentu saja masyarakat sebagai pihak yang harus diuntungkan.

Melihat ke dalam masalah program ini, sesungguhnya pengkoordinasian dari program ini juga perlu diperhatikan. Karena pemerintah dan seluruh elemennya harus memiliki persamaan prinsip terhadap betapa pentingnya Universal Health Coverage ini terhadap pemenuhan kebutuhan hak azasi seluruh masyarakat. Dengan tercapainya sasaran dari program pemerintah ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan yang dapat saja diartikan sudah tidak adanya kesenjangan dalam mendapatkan pengobatan kesehatan sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang serta peraturan dalam lingkup kesehatan, bahwasannya semua orang berhak mendapatkan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.

Terlepas dari polemik itu semua, sebenarnya Universal Health Coverage ini harus mendapatkan dukungan yang lebih luas dan besar dari semua pihak terkait. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tak mungkin jika pada 2019 semua masyarakat akan mendapat jaminan kesehatan yang layak. Dengan begitu, Indonesia akan terus produktif dan akan sejajar bahkan lebih tinggi dari negara-negara penguasa dunia.

2.   Stabilitas Politik Dalam Negeri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan. Pemerintah memiliki pengaruh dan andil yang besar mengenai penetapan kebijakan mengenai segala hal yang berhubungan dengan negeri ini. Jaminan kesehatan sebagaimana halnya harus sama dengan jaminan sosial karena itu bersifat wajib untuk kesejahteraan masyarakat, dengan proses politik yang relatif stabil dan kondusif, maka program yang dijalankan akan berhassil dan sesuai dengan rencana yang dirancang sedemikian rupa. Hal ini penting untuk proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan strategis guna memenuhi hak warga negara dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesehatan itu sendiri.

Instabilitas politik juga berpengaruh dalam proses pengambilan sebuah keputusan politik. Karena jika terjadi instabilitas atau terjadi ketidak-stabilan politik, pengambilan keputusan pada program kebijakan ini akan terus berlarut- larut dan akan semakin lama dalam menentukan kesepakatan antara pemerintah. Para politikus akan terus berusaha untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa dan siapa yang patut diperhitungkan dalam kancah politik.

Karena menyangkut kebijakan kesehatan, maka nasib masyarakat lah yang dikesampingkan. Biasanya ke-instabilitas-an politik ini terjadi pada saat pemilihan umum.

3.   Keamanan Nasional

Akhir-akhir ini banyak sekali kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk terorisme, kerusuhan yang memakan banyak korban, konflik horizontal maupun vertikal, tingkat kriminalitas yang tinggi, bahkan angka korupsi yang tinggi juga faktor yang menjadi penghalang bagi kesuksesan jaminan kesehatan universal suatu negara.

Aksi Terorisme yang semakin meruak dan menakutkan masyarakat membuat masyarakat semakin menutup mata pada dunia luar. Kita ambil contoh yaitu aksi teror bom yang terjadi di Paris, Perancis. Setelah kejadian yang menimpa Paris itu, seolah-olah Paris menghidupkan lampu kuning bagi para imigran dari Timur Tengah dan memfokuskan pada apa-apa penyebab dari pemboman kota Paris. Tujuan utama dan paling diperhatikan pemerintah Paris pada saat itu adalah mengungkap latar belakang dari aksi ketidakmanusiawian itu. Sehingga hal-hal yang tidak berkepentingan mengenai hal itu dikesampingkan. Beruntung, Perancis adalah negara maju yang sudah pasti taraf kesehatan masyarakatnya sudah baik tanpa perlu pemerintah berpikir keras dengan kesehatan penduduknya. Karena penduduk disana sudah sadar akan keperluan hidupnya. Sehingga jika pemerintah Perancis lebih mengalokasikan dana yang banyak untuk pembalasan terhadap teroris, maka hal itu biasa dan bukan masalah besar bagi Perancis.

Lalu bagaimana dengan Negara Indonesia?

Bayangkan jika Indonesia mengalami apa yang dialami oleh Perancis, maka pemerintah kita akan bergerak kemana? Tentunya akan timbul pertanyaan,

“apakah dengan mengalokasikan dana yang besar itu akan ikut mensejahterakan kesehatan masyarakatnya sendiri?

“berada dimanakah pemerintah Indonesia di saat-saat itu?”

Seperti kita ketahui, sebenarnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia itu sendiri masih rendah dan jika pemerintah Indonesia lebih banyak mengalokasikan dananya untuk kearah politik dalam hal ini menuntaskan segala faktor politik yang tadi telah disebutkan, maka diyakinkan akan terjadi kesenjangan kesehatan yang sangat besar dengan apa yang sebelumnya telah diprediksi.

Bukan hal yang tabu jika pemerintah akan langsung lebih mementingkan kepentingan politik jika saat itu keadaan politik negara tersebut memprihatinkan dan mengancam tingkat keamanan negara tersebut.

Tingkat keamanan nasional khususnya memang harus terus menerus dipelihara agar program sosial dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan terencana dengan baik. Akan tetapi, pada faktanya Sistem Jaminan Nasional yang efektif merupakan benteng pertahanan nasional negara itu sendiri. Jadi jika semua program berjalan efektif maka otomatis pertahanan nasional di suatu negara dapat terjaga.

Dari ketiga faktor tersebut, dapat kita ketahui bahwa semua faktor tersebut harus selalu berada dibawah pengawasan pemerintah. Namun, tidak hanya berkata, tetapi juga dengan menghasilkan bukti yang berupa pemerintahan yang kondusif dan meminimalisir adanya pihak yang mencari keuntungan sepihak.

Dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik, maka Universal Health Coverage ini akan lebih mudah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..