Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan JKN diatur dalam:

  1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 23
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 29 hingga 31, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), (2)
  3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (3), 38
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Pasal 13 sampai dengan Pasal 31
  5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
  6. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan ketersediaaan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan aman. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 35).

Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta yang dirawat inap untuk mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jaringan dengan Fasilitas Kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 30).

Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. Kompensasi dapat berupa penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai dibatasi untuk biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 34 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 71 Tahun 2013 Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3)).

Prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam Program JKN adalah sebagai berikut:

  1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dengan mewajibkan peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; bila terdapat indikasi medis peserta berhak untuk dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut terdekat sesuai dengan sistem rujukan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 29 ayat (3),(5)).
  2. Untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Setelah paling sedikit tiga bulan selanjutnya, Peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkannya (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 29 ayat (1),(2)).
  3. Pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 23, ayat 1).
  4. Pelayanan kesehatan gawat darurat dapat diberikan di setiap fasilitas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 23, ayat 2 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 33 ayat (1)).
  5. Peserta yang menerima pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasen dalam kondisi dapat dipindahkan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 33 ayat (2)).
  6. Pelayanan rawat inap di rumah sakit diberikan di kelas standar dan ruang perawatan diberikan berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan(Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 23, ayat 4 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 20 ayat (5)).
  7. Program JKN wajib memberikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 23, ayat 3 dan penjelasannya).
  8. Program JKN menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai dengan berpedoman kepada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai dalam Formularium Nasional, serta Kompendium Alat Kesehatan, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 25, ayat 3 dan penjelasannya).
  9. Program JKN menjamin pelayanan obat-obatan yang sesuai indikasi medis namun tidak tersedia dalam Formulasi Nasional, oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan berdasarkan persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 pasal 24 ayat (2)). 
  10. Program JKN menjamin pelayanan ambulan untuk transportasi pasen rujukan antar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yang disertai dengan upaya menjaga keselamatan pasen. Dalam kondisi gawat darurat, pelayanan ambulan dapat diberikan untuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk penyelamatan nyawa pasien;
  11. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24, ayat 3 dan penjelasannya).
  12. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 22, ayat 2 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 pasal 32 ayat (1)).
  13. Program rujuk balik diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis atau dokter subspesialis untuk peserta dengan penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan perawatan jangka panjang (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 70).

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..