Peran Komunitas Dalam Membangun Desa Siaga Bencana

 

Paradigma pembangunan berkelanjutan menjadi agenda internasional yang diharapkan menjiwai proses pembangunan di setiap negara termasuk Indonesia. Prinsip kerja dalam paradigma ini memuat upaya yang saling terkait dan terintegrasi antara tiga aspek utama pembangunan yakni aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kecenderungan hanya pada salah satu aspek saja akan merugikan bidang yang lain sebagaimana terjadi pada pendekatan developmentalisme. Pendekatan developmentalisme lebih mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi namun mengabaikan aspek sosial budaya dan lingkungan sehingga telah menyebabkan negara dan mayarakat membayar mahal atas kehancuran kekayaan sosial budaya, kekayaan sumber daya dan lingkungan hidup (Keraf, 2002). Namun setelah delapan belas tahun sejak Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Jeneiro tahun 1992, krisis lingkungan bukannya teratasi melainkan semakin parah. Perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran limbah berbahaya, epidemi penyakit, punahnya berbagai kekayaan hayati dan rentannya bumi akan fenomena bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, merupakan bagian dari krisis lingkungan yang mendesak untuk segera diatasi oleh semua negara saat ini.

Kegagalan implementasi pembangunan berkelanjutan mendorong Naess (dalam Keraf, 2002) menawarkan konsep keberlanjutan ekologi. Konsep ini menitikberatkan pada kebijakan dan strategi negara dalam melestarikan semua bentuk kehidupan dalam lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi ekologi, sosial budaya dan ekonomi setiap negara. Disini masyarakat setempat mengembangkan kehidupan ekonominya bersamaan dengan melestarikan dan menjamin ekosistem yang ada di sekitarnya dalam hubungan yang saling mendukung. Pola-pola kegiatan ekonomi berjalan dengan landasan konsep ekologi untuk menjaga lingkungan demi penghidupan yang layak baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Fenomena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan karena frekuensi kejadiannya yang meluas di banyak negara dan telah menimbulkan dampak yang luar biasa baik bagi manusia maupun lingkungannya. Bahkan, Indonesia telah menyusun undang-undang khusus tentang penanggulangan bencana. Hal ini mengingat frekuensi kejadian dan dampaknya yang perlu ditangani secara serius. Undang-undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu akibat yang harus dialami saat bencana alam terjadi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat berupa rusaknya kawasan budi daya seperti persawahan, perkebunan, peternakan dan pertambangan, terjadinya erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, perubahan bentang alam, pendangkalan sungai, hilangnya sejumlah spesies, rusaknya berbagai habitat flora dan fauna hingga kerusakan ekosistem. Gagalnya fungsi ekosistem tidak dapat lagi mendukung kehidupan masyarakat. Kualitas kesejahteraan menurun drastis berikut dengan kesehatan dan pendidikan (Syadzili, 2007), bahkan manusia sebagai pengelola lingkungan hidup juga terancam jiwa dan keselamatannya saat bencana terjadi.

Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan dan gunung meletus, terjadi lebih karena adanya proses alam berbeda dibandingkan dengan jenis bencana lain seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor dimana intervensi aktifitas manusia sangat mempengaruhi tingkat risiko dampak yang akan dialami. Namun adakalanya setiap ancaman tersebut dapat terjadi secara berlanjut. Sebagai contoh gempa bumi dapat mengakibatkan dorongan terjadinya gunung meletus, tanah longsor dan tsunami. Gunung meletus dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang meluas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan menyebabkan hilangnya daerah tangkapan air atau sumber mata air.

Minimnya intervensi manusia dalam mempengaruhi tingkat dampak kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan intensitas kejadian bencana yang relatif panjang, menjadi salah satu faktor sulitnya upaya untuk mengukur secara terus-menerus keterkaitan antara eksistensi ancaman bahaya alam dengan dampaknya terhadap lingkungan. Sebagai contoh, letusan Gunung Merapi yang besar pada tahun 1930 telah merusak dan mengubur desa-desa di lereng Merapi, di samping merusak ekosistem yang ada di dalamnya saat itu. Namun sekarang masyarakat justru bersyukur karena lereng Merapi menjadi lahan yang subur bagi pertanian.

Perbedaan cara pandang terhadap bencana mempengaruhi perilaku seseorang dan atau masyarakat dalam menyikapi serta menanggapi setiap kejadian bencana yang ada. Cara pandang yang berbeda tersebut di antaranya dipengaruhi oleh keyakinan berbasis agama, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maupun oleh ilmu pengetahuan yang saat ini sedang berkembang. Salah satu pandangan berbasis agama (khususnya yang menganut paham Asy’ariyah) menyakini bahwa kejadian adalah mutlak takdir Tuhan tanpa campur tangan manusia. Akibat dari pandangan ini adalah munculnya sikap kurang kritis dan apatisme dalam menanggulangi bencana yang sering terjadi. Affan Ramli dalam tulisannya ”Teologi Bencana” yang dimuat koran Serambi Indonesia (10 Oktober 2007), menuturkan bahwa beberapa minggu pertama setelah tsunami 2004 di Aceh, para khatib Jumat membahas bencana gempa dan tsunami di mimbar-mimbar mereka. Para khatib berulangkali menasihati masyarakat untuk menghentikan maksiat karena bencana dianggap merupakan azab Tuhan atas perilaku-perilaku kemaksiatan masyarakat Aceh selama ini.

Perspektif ini berimplikasi luas pada kehidupan sosial, dan ikut menjadi alasan pembenar bagi perilaku masyarakat yang menghakimi pelaku maksiat dengan dalih bahwa setiap maksiat akan mengundang datangnya tsunami kembali. Dalam kajian ilmiah, penyebab utama kejadian tsunami di Indonesia adalah akibat gempa (subduksi) dan gunung api. Sebagai sebuah fenomena alam, tentunya tsunami dapat dipelajari dan diketahui langkah-langkah penangulangannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh aktivitas manusia seperti limbah berbahaya dari pabrik yang dibuang ke laut yang berakibat pada rusaknya ekosistem laut. Pelaku dan penyebab pencemaran dapat jelas dilihat secara kasat mata. Ini berbeda dengan kerusakan alam akibat bencana alam seperti gunung meletus. Hal itu berimplikasi terhadap pandangan masyarakat yang berkaitan dengan bencana akibat proses alam cenderung berbeda dengan bencana akibat aktifitas manusia.

Sikap yang memandang manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari fenomena bencana yang terjadi akan membawa dampak pada munculnya perilaku untuk mempelajari sekaligus menelisik seberapa jauh peran serta manusia dalam kejadian bencana, seberapa besar dampak atau risikonya, serta langkah-langkah mitigasi apa yang bisa didesain untuk mereduksi risiko yang mungkin terjadi. Berbicara tentang bencana pada dasarnya membicarakan lima hal sekaligus, yaitu penyebab bencana dan kerentanan (faktor alam dan manusia), dampak bencana (kerusakan lingkungan, korban dan kerugian), peran pemerintah (termasuk kebijakan penanggulangan bencana), peran masyarakat (sebagai korban, faktor penyebab atau penyelamat) dan yang terakhir berbicara tentang pengaruh dan tindakan stakeholders terkait dengan ancaman bahaya dan bencana tersebut.

Kejadian bencana yang melanda Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya telah merusak alam dan lingkungan, namun juga menelan banyak korban serta meretakkan kondisi sosial budaya mayarakat korban. Hal yang sangat penting lainnya adalah merupakan kritik bagi semua pihak bahwa pemerintah saja tidak akan mampu mengatasi beban berat yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian bencana tersebut. Dengan demikian perlu ada perubahan cara pandang yang mendasar bahwa penanggulangan bencana adalah sebuah tahapan desain perencanaan untuk mengurangi tingkat dampak bencana. Dengan cara pandang ini, lambat laun akan muncul model pengelolaan bencana yang partisipatoris dan efisien.

Selama ini, penanggulangan bencana dianggap sebagai tugas dan kewajiban pemerintah semata, sementara masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) cenderung menjadi pihak yang kurang mengambil peran dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana (pra-bencana). Hal ini terjadi karena masyarakat sudah sangat terbiasa dengan model pendekatan kebijakan top down, yang menempatkan masyarakat tidak lebih dari sekedar target sasaran kebijakan. Paradigma lama ini mengasumsikan bahwa kapasitas masyarakat dan KSM-KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang ada dalam masyarakat belum dianggap penting atau bahkan belum dikenali sebagai sebuah kapasitas yang signifikan untuk mengurangi atau mencegah ancaman bahaya yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Pelibatan masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakat adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana. Kerentanan tersebut bisa dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan akan pentingnya mitigasi bencana, masalah kemiskinan, maupun kerentanan yang bersifat kebijakan seperti tidak adanya protap (prosedur tetap) yang jelas tentang penanggulangan bencana di daerah rawan bencana. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai jenis ancaman bencana. Semua jenis ancaman bahaya ada di Indonesia, meliputi gunung berapi, angin ribut/lesus, banjir/bandang, longsor, kebakaran, kekeringan, tsunami, gempa bumi serta konflik sosial. Kenyataan ini mengharuskan semua pihak untuk bekerja sama dalam mengelola bencana yang setiap saat bisa saja terjadi di bagian-bagian wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan kejadian-kejadian bencana yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak lingkungan (lahan pertanian, pemukiman, sumber air, kawasan hutan), membunuh hewan dan tumbuhan, merusak infrastruktur (jalan raya, fasilitas umum) dan menewaskan ratusan ribu jiwa.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..