Peran Riset Kesehatan Terhadap Kebijakan Kesehatan

 

Penelitian atau riset adalah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, kritis dan obyektif berdasarkan data yang terpercaya, dan bertujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu atau beberapa masalah yang diteliti. WHO dalam buku Designing and Conducting Health Systems Research Projects mendefinisikan riset sebagai pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang dikerjakan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah.

Secara sederhana, riset dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni riset dasar dan riset terapan. Riset dasar dibutuhkan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru untuk memberikan solusi berbagai masalah kesehatan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah riset klinik, penemuan vaksin, pemetaan genomik, penemuan obat, dan sebagainya. Sementara riset terapan dibutuhkan untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan, merancang serta mengevaluasi kebijakan dan program kesehatan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya yang tersedia. Contoh riset terapan adalah riset di bidang manajemen pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, evaluasi program kesehatan, dan sebagainya.

Definisi sistem kesehatan menurut WHO adalah keseluruhan komponen yang meliputi semua aktor, organisasi, lembaga, dan sumber daya yang dicurahkan untuk tujuan peningkatan kesehatan. Di banyak negara, sebuah sistem kesehatan mencakup komponen pelayanan pemerintah, swasta, tradisional, dan informal. Hal ini juga berlaku di Indonesia; kita mengenal pelayanan kesehatan formal (poliklinik, dokter praktik, puskesmas, rumah sakit) dan pelayanan kesehatan informal (jamu, pijat, tusuk jarum, dan lain-lain).

Telah disebutkan bahwa terdapat tiga tujuan sistem kesehatan, yaitu derajat kesehatan, keadilan dalam pembiayaan, dan ketanggapan pelayanan. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, sebuah sistem kesehatan mempunyai setidaknya empat fungsi yang harus diemban, yaitu upaya kesehatan (providing services), penciptaan sumberdaya (investasi dan diklat), pembiayaan (collecting, pooling and purchasing), dan pengarahan atau kebijakan (stewardship)Sebagian orang mengidentifikasi tujuan normatif sistem kesehatan sebagai efektivitas, efisiensi, mutu, ekuiti, dan kesinambungan dalam pelayanan kesehatan. Sesungguhnya tidak terdapat pertentangan antar kedua model tersebut, karena pada dasarnya keduanya mempunyai tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Model pertama, model WHO, mencoba mengurai fungsi yang harus diemban oleh sebuah sistem kesehatan. Sementara model kedua mengidentifikasi berbagai parameter tujuan normatif sebuah sistem kesehatan.

Selaras dengan uraian di atas, dokumen Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mendefinisikan SKN sebagai suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Ada enam subsistem (komponen) dalam SKN, yaitu :

  1. sub-sistem upaya kesehatan
  2. sub-sistem pembiayaan kesehatan
  3. sub-sistem sumber daya manusia kesehatan
  4. sub-sistem obat dan perbekalan kesehatan
  5. sub-sistem pemberdayaan masyarakat, dan
  6. sub-sistem manajemen kesehatan.

Selanjutnya, tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sebenarnya tidak ada perbedaan tujuan maupun komponen sistem yang mendasar antara pendekatan WHO maupun SKN; di dalam SKN fungsi pengarahan (stewardship) dianalogkan dengan fungsi manajemen kesehatan.

Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi evolusi pendekatan riset kesehatan masyarakat menuju aspek-aspek manajerial pembangunan kesehatan. Pendekatan riset seperti ini telah dilabel dengan beberapa istilah khusus, misalnya riset operasional, riset pelayanan kesehatan, riset manajemen kesehatan, riset terapan, riset sistem kesehatan, riset kebijakan kesehatan, dan terakhir riset sistem dan kebijakan kesehatan.

Dengan demikian, secara evolusioner telah terjadi perkembangan istilah dimulai dari “riset pelayanan kesehatan” menjadi “riset sistem kesehatan”, lalu menjadi “riset kebijakan kesehatan”, dan sekarang ini dilabel sebagai “riset sistem dan kebijakan kesehatan”. Oleh karena itu, kata “sistem” dan “kebijakan” dalam “riset sistem dan kebijakan kesehatan” tidak dapat dipisahkan. Makna riset sistem dan kebijakan kesehatan adalah riset terapan di bidang sistem kesehatan yang diarahkan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan pembangunan kesehatan, guna mencapai peningkatan mutu, efisiensi dan ekuiti pelayanan kesehatan.

Pengertian di atas selaras dengan definisi WHO tentang riset sistem kesehatan, yaitu “riset yang diarahkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa, dengan melibatkan semua stakeholder”. Sementara, Alliance for Health Policy and Systems Research (A-HPSR) mendefinisikan riset sistem dan kebijakan kesehatan sebagai “produksi dan pemanfaatan pengetahuan untuk meningkatkan metode bagaimana masyarakat mengorganisir dirinya dalam meningkatkan derajat kesehatan, termasuk perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan upaya kesehatan, juga analisis peran, perspektif dan kepentingan aktor lain dalam upaya kesehatan”.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..