Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (2)

 …. sambungan dari Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (1)

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia seperti Laboratorium Eijkman di Bandung tahun 1888 yang juga berdiri di Medan, Makassar, Surabaya dan Yogyakarta.

Saat wabah penyakit Pes masuk ke Indonesia pada tahun 1922 dan menjadi epidemik tahun 1933-1935 terutama di pulau Jawa, pemerintah Hindia Belanda melakukan penanggulangan dengan melakukan penyemprotan dengan DDT terhadap semua rumah penduduk dan vaksinasi massal. Begitupun saat terjadi wabah penyakit Kolera pada tahun 1927 dan 1937 ( Notoatmodjo : 2005 ). 

Pada masa penjajahan, pembiayaan kesehatan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu bersumber dari pajak dan hasil bumi yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintah Hindia Belanda, warga Indonesia yang sedang terjajah tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, akses masyarakat pribumi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda juga dibatasi. Warga pribumi hanya berperan sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menjamin pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik. Pemerintah Hindia Belanda hanya mementingkan pelayanan kesehatan bagi para pegawai pemerintah Hindia Belanda, Militer belanda dan pegawai perusahaan milik pemerintah pada masa itu.

Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menaruh harapan besar bagi segenap warga negara Indonesia dalam semua aspek kehidupan untuk menjadi lebih baik. Salah satu aspek yang menjadi harapan adalah bidang kesehatan.

Perbaikan di sektor kesehatan terutama dititikberatkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya.  Pembiayaan kesehatan negara Indonesia pada masa tersebut sepenuhnya berada dalam domain pemerintah Republik Indonesia yang dialokasikan melalui anggaran negara. Keterbatasan anggaran belanja negara yang juga masih membutuhkan dana terutama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan membuat aspek kesehatan belum menjadi priorotas utama pemerintahan pada masa itu dalam pembangunan.

Salah satu perkembangan penting bidang kesehatan pada masa kemerdekaan adalah konsep Bandung (Bandung Plan)  pada tahun 1951 oleh Dr. J. Leimena dan Dr. Patah. Konsep ini memperkenalkan bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan rehabilitatif tidak bisa dipisahkan.

Tahun 1956, Dr. J. Sulianti mengembangkan  konsep baru dalam upaya pengembangan kesehatan masyarakat yaitu model pelayanan bagai pengembangan kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Konsep ini memadukan antara pelayanan medis dengan pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Selatan (Notoatmodjo : 2005), yang menjadikan wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah percontohan sebuah proyek besar yang sekarang dikenal dengan nama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Kondisi ekonomi dan keuangan pada periode awal kemerdekaan amat buruk, hal ini disebabkan antara lain oleh,

  1. Tingkat inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali;
  2. adanya blokade ekonomi  oleh Belanda sejak bulan Nopember 1945 yang menutup pintu perdagangan luar negeri Indonesia;
  3. kosongnya kas negara;
  4. eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. 

Kondisi ini membuat pemerintahan pada masa tersebut mengambil kebijakan yang kurang menitikberatkan pada sektor kesehatan. Pemerintahan pada masa awal kemerdekaan dan orde lama pembangunannya lebih dititik beratkan pada peningkatan ekonomi, pemerintah belum memiliki kebijakan kesehatan nasional  yang jelas. Pada masa itu pemerintah sempat menjalankan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetapi belum berhasil dengan baik karena pelayanan yang kurang merata dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, selain itu juga dikembangkan model sistem asuransi kesehatan tetapi masih terbatas pada kalangan pejabat pemerintahan saja (Notoatmodjo : 2005).

Soekarno & Soeharto

Saat kekuasaan pemerintahan beralih pada tahun 1967 dari Pemerintahan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, kebijakan dan arah pembangunan Indonesia juga turut mengalami perubahan yang signifikan.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan pemerintah lebih menitikberatkan pada stabilitas nasional yang sangat besar sekali pengaruh politiknya. Soeharto beranggapan bahwa suatu negara harus mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu sebelum mencapai stabilitas dibidang lainnya. Pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kedaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya merupakan elemen penting untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintahan pada masa itu dengan melakukan restrukturisasi di berbagai bidang :

  1. bidang politik, dengan penegakan kedaulatan rakyat, penghapusan sistem feudal, menjaga keutuhan teritorial Indonesia dan politik bebas aktif ;
  2. bidang ekonomi, dengan meniadakan ketimpangan ekonomi warisan pemerintah kolonial Belanda, menghindari sistem ekonomi neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujud apapun, menegakkan sistem perkonomian yang berdikari tanpa mengingkari adanya ketergantungan global;
  3. bidang sosial budaya, dengan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa , pengenalan istilah Bhineka Tunggal Ika dan  penghapusan budaya kolonial di Indonesia.

Pembangunan nasional terus dilakukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagi kebijakan seperti penciptaan lapangan kerja baru. Pendapatan per kapita penduduk juga meningkat jika dibandingkan dengan periode pemerintahan orde lama.

Pada bulan Nopember 1967, dilakukan seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia.

Dengan mengacu pada konsep Bandung (Bandung Plan), Dr. Achmad Dipodilogo  mengajukan konsep pusat kesehatan masyarakat, dan hasil seminar pada waktu itu menyepakati konsep Puskesmas tipe A, B dan C, yang kemudian Departemen Kesehatan menyiapkan rencana induk pelayanan kesehatan terpadu di Indonesia. 

Pada tahun 1968 dilaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional yang menghasilkan keputusan bahwa Puskesmas merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas disepakati sebagai unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kotamadya atau kabupaten (Notoatmodjo : 2005).

Pada tahun 1984 tanggung jawab puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di daerah mulai ditingkatkan lagi dengan dikembangnya konsep Posyandu (Pos Pelayanan Tepadu) yang memberikan pelayanan kesehatan ditingkat desa dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Pelayanan di posyandu juga merupakan momentum baru dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan dengan adanya kader kesehatan yang berasal dari masyarakat dalam pelayanan posyandu di tiap desa (Notoatmodjo : 2005).

Pembiayaan kesehatan pada masa orde baru juga mengalami perubahan dimana kondisi perekonomian negara yang mulai meningkat, sektor privat atau swasta juga mengalami perkembangan pesat termasuk di dalamnya pengelolaan rumah sakit. Pemerintah pada masa itu juga belum mampu menetapkan regulasi yang mengatur tentang pasar di bidang kesehatan.  Pembiayaan kesehatan negara hampir sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perencanaan pembangunan di bidang kesehatan ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau yang lebih dikenal dengan sebutan REPELITA, dimulai dali REPELITA I sampai REPELITA VI yang juga berakhir seiring dengan berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998.

Pada zaman orde baru juga dikenal 3 macam asuransi kesehatan :

  1. Perum Husada Bakti (sekarang PT.Askes), yang menangggung pembiayaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan anggota keluarganya;
  2. ASTEK, yang didirikan pada tahun 1977 berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 (yang kemudian berubah menjadi PT. Jamsostek  pada tahun 1995 berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1995) yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja sektor swasta dan BUMN;
  3. Asabri, yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi anggota TNI, Kepolisian RI, PNS Departemen Pertahanan beserta anggota keluarganya (dibentuk berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 1971 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomr 67 Tahun 1991) (Kementerian Kesehatan RI : 2011)

Pada masa orde baru, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang ekonomi yang juga memberikan dampak positif terhadap  pembiayaan sektor kesehatan. Lahirnya konsep Puskesmas dan posyandu yang bertujuan untuk meberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat juga terjadi pada masa ini.

Pembiayaan kesehatan pada masa ini  tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga mulai dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan Presiden Soeharto. Warga masyarakat  sudah mulai dilibatkan dan  ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan seperti sebagai kader kesehatan dalam program posyandu, akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai merata. Pada masa ini pemerintah orde baru sudah mulai mampu menjamin pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik.

….. bersambung ke Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (3)

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..