Politik Layanan Kesehatan Indonesia

Dalam politik layanan kesehatan di Indonesia yang sangat menarik diperhatikan serta ditelaah, menunjukkan salah satu capaian besar Indonesia di awal 2016 adalah lebih dari 190 juta warga dilindungi oleh skema asuransi kesehatan nasional dan lokal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Walaupun tidak diwarnai dengan sambutan meriah, adanya BPJS Kesehatan ini patut diapresiasi sebagai salah satu keberhasilan demokrasi dan perjalanan panjang Indonesia dalam menyediakan layanan kesehatan universal yang terjangkau.

Dilihat aspek lain dari BPJS yang selama ini hanya dilihat kualitas layanan dan cakupannya saja, yaitu aspek politik dan ekonomi untuk melihat siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya BPJS Kesehatan serta munculnya fenomena “kesehatan gratis”.

 

 

“upaya mewujudkan jaminan kesehatan Indonesia diakui sebagai proses eksperimental, berulang, dan kompetitif”

Bahwa kemajuan menuju jaminan kesehatan nasional merupakan proses panjang yang berulang dan terus menerus didorong oleh kepentingan politik dalam negeri yang dalam upaya ini ditentukan oleh perhatian politik dalam negeri seperti desentralisasi dan pemilu serta kepentingan sosial politik berbagai kelompok, termasuk pengambil kebijakan.

Desentralisasi membuka ruang eksperimen kebijakan yang memungkinkan untuk mengembangkan beberapa model layanan kesehatan di level daerah. Perhatian media dan politisi yang berusaha untuk meraih suara dalam pemilu membantu penyebaran isu layanan kesehatan. Dengan menggunakan janji adanya pelayanan kesehatan gratis, secara tidak langsung politisi membawa isu ini sebagai perhatian publik. Hal ini diadaptasi di daerah lain, bahkan di level nasional ketika pejabat tinggi berusaha mendapatkan kredit dengan adanya inovasi jaminan kesehatan.

Upaya mewujudkan jaminan kesehatan Indonesia diakui sebagai proses eksperimental, berulang, dan kompetitif. Hal ini memastikan fleksibilitas dan dinamisnya pengembangan jaminan kesehatan nasional karena proses ini tidak direncanakan dan pembelajaran lokal tidak dirangkum dengan baik. Selain itu, analisis teknis dan saran dari lembaga-lembaga internasional dan para ahli Indonesia baru diperhitungkan setelah kebijakan diputuskan karena alasan politik.

siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya BPJS Kesehatan serta munculnya fenomena “kesehatan gratis”

*disarikan dari berbagai sumber

 

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..