Review: Program Nusantara Sehat

Lahirnya program Nusantara Sehat pada tahun 2015 dilatarbelakangi atas permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak merata dan tidak berkualitas, sehingga dianggap perlu upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan secara nasional.

Fakta menunjukkan, terjadi ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, serta jenis profesi tenaga kesehatan. Kondisi ini semakin memprihatinkan pada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, kesehatan adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga walau bagaimanapun, pemerintah harus bertanggung jawab agar masyarakat Indonesia memperolhe hak sehta dengan tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Namun, jika untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana mestinya, program Nusantara Sehat perlu ditinjau kembali. Jika merujuk pada tujuan dibentuknya program ini, yaitu menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan lintas profesi (dengan melibatkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya) ke puskesmas-puskesmas pada daerah DTPK dan DBK, maka dapat ditarik benang merahnya, bahwa dalam implementasi program tersebut, pemerintah menitikberatkan pada dua hal, yaitu ketersediaan tenaga kesehatan dan upaya untuk menjaga kualitas tenaga sebelum bertugas pada daerah khusus tersebut.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 15 menyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan, salah satu faktor yang perlu diperhatikan selain jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan pemerintah terkait program Nusantara Sehat seolah luput dengan pasal 15 tersebut. Padahal, ketersediaan fasilitas juga menjadi salah satu poin penting dalam peningkatan kualitas sistem pelayanan.

Hasil studi yang dilakukan oleh Bata, dan kawan-kawan (2013), menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Dimana salah satu indikator dari kualitas pelayanan yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mempertegas bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

labelisasi “daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan atau kepulauan”, jangan sampai menjadi kambing hitam

Alasan ini semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa dalam melakukan upaya pembangunan kesehatan, puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu. Untuk mewujudkan hal itu, maka dalam pendirian Puskesmas  harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,  peralatan  kesehatan,  ketenagaan,  kefarmasian  dan laboratorium. Sehingga, dalam memaksimalkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan secara nasional melalui program Nusantara Sehat, dimana target wilayah kerjanya adalah puskesmas-puskesmas di daerah terpencil, ketersediaan fasilitas kesehatan sangat perlu dipertimbangkan, selain ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan.

Usman (2009) dalam hasil studinya mendapatkan sebuah realita bahwa dalam kurun tahun 2000-2005, lokasi pembangunan fasilitas kesehatan baru, kebanyakan ditempatkan di desa-desa yang tergolong sejahtera, yang pada umumnya menjadi ibukota kecamatan. Adapun bentuk fasilitas kesehatan yang dikembangkan adalah dalam kategori fix facility (fasilitas tetap, tidak bergerak). Karakteristik pelayanan kesehatan pada kategori ini cenderung bersifat pasif, yang memicu tenaga kesehatan setempat menjadi kurang pro-aktif. Lebih banyak menunggu kebutuhan masyarakat. Mereka baru terlihat aktif ketika terjadi epidemi atau kejadian yang mengancam masyarakat. Pendayagunaan fasilitas tidak menuntut pelayanan kesehatan yang mendekatkan kepada masyarakat sebagai pasien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit untuk direalisasikan.

Selain itu, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 27 juga memberikan pertimbangan tersendiri untuk meninjau kembali program Nusantara Sehat. Pasal 27 tersebut menguraikan bahwa tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di daerah tertinggal perbatasan  dan  kepulauan, serta daerah  bermasalah kesehatan, selain memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas, mereka juga berhak memperoleh  hak kenaikan pangkat istimewa.

Namun, jika merujuk padaPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam mendukung Program Nusantara Sehat, tenaga kesehatan yang telah berkontribusi, tidak memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 36 pasal 27 tersebut. Setelah menyelesaikan masa penugasan, mereka hanya diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, para tenaga kesehatan yang akan melibatkan diri pada program tersebut harus menyetujui beberapa persyaratan yang seolah-olah turut bersaing dengan medan kerja yang tentu cukup menantang. Diantaranya adalah tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta. Artinya, mereka harus melepas segala bentuk pekerjaannya sebelum memutuskan untuk melibatkan diri sebagai tenaga kesehatan untuk mensukseskan program tersebut. Lantas, dimana bentuk apresiasi pemerintah terhadap masa depan kepada mereka yang akan terjun langsung dalam membangun kesehatan nasional dari daerah pinggiran?

Ayuningtyas (2014) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis kebijakan, salah satu tahap yang perlu dilakukan setelah merumuskan masalah adalah melakukan peramalan (forecasting). Terkait kebijakan program Nusantara Sehat, maka penulis merumuskan dua poin berikut, sebagai bahan analisis sejauh mana program tersebut dapat menjawab kesenjangan yang telah diuraikan sebelumnya.

  1. Pemerintah tidak menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan program Nusantara Sehat. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada upaya serius dari pemerintah, maka tujuan atau harapan pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan di seluruh penjuru Indonesia akan sulit diwujudkan. Lahirnya program Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh pemerintah, dapat menjadi bahan pembanding untuk menganalisis program Nusantara Sehat ini. Kedua program tersebut setidaknya hampir memiliki kesamaan misi, yaitu mendistribusikan tenaga kesehatan medis dan bidan di daerah-daerah tertinggal, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. Kondisi yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian tenaga kesehatan yang bertugas tidak dapat memaksimalkan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas karena keterbatasan fasilitas. Sehingga, pengaruh hadirnya program PTT terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil tidak memberikan dampak yang cukup signifikan.
  2. Jika tenaga kesehatan tidak memperoleh hak kenaikan  pangkat istimewa yang bertugas pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta pada Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah kurang maksimalnya pendistribusian para klinisi untuk melibatkan diri sebagai tenaga kesehatan pada program tersebut. Mengingat bahwa persyaratan yang ditawarkan cukup sulit, sementara mereka akan ditempatkan bukan pada daerah yang aman, apalagi nyaman. Larangan menikah, keharusan untuk menghentikan kontrak kerja (bagi yang sebelumnya pernah bekerja), tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang calon tenaga kesehatan sebelum memutuskan bertugas pada daerah tersebut. Dan setelah masa kerja habis, mereka tidak memperoleh jaminan dan hak istimewa selain surat keterangan bukti tugas.

Sejumlah penelitian menunjukkan tentang pentingnya pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan, terutama yang bertugas khusus di daerah terpencil dan atau tertinggal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, dkk. (2005), ada 3 (tiga) jenis insentif yang paling diharapkan oleh tenaga kesehatan. Baik yang bekerja di daerah kecamatan terpencil maupun tidak terpencil. 92,3% mengharapkan gaji/tunjangan, 69,2% mengharapkan ketersediaan fasilitas, dan 59% mengharapkan peningkatan karir. Persentase ini diperoleh dari tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil. Lebih rinci lagi, Riyadi, dkk. (2005) melaporkan bahwa terkhusus tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil, peningkatan karir yang dimaksud adalah misalnya kenaikan pangkat, pengangkatan sebagai PNS, atau adanya percepatan masa bakti. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga harapan itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan tenaga kesehatan, terutama yang akan ditugaskan di daerah tertinggal.

Rumusan tersebut tentu menjadi acuan dalam merumuskan alternatif solusi terkait penerapan kebijakan pembangunan kesehatan melalui program Nusantara Sehat agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal.

Pertama, niat baik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata di seluruh lapisan Indonesia melalui program Nusantara Sehat, perlu dilakukan upaya serius untuk mewujudkannya. Secara konkrit, perlu alokasi dana khusus untuk memaksimalkan program tersebut. Baik untuk pendistribusian tenaga kesehatan yang berkualitas maupun untuk ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menunjang pemberian pelayanan kesehatan.

Labelisasi “daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan atau kepulauan”, jangan sampai menjadi kambing hitam sebagai alasan tidak perlunya ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai. Jika merujuk pada APBN Konstitusi bidang kesehatan tahun 2014, diketahui bahwa alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2014 mencapai 2,4% dari APBN atau senilai Rp. 44.859 M. Salah satu sasaran kebijakan dalam APBN Konstitusi Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial adalah peningkatan distribusi anggaran untuk program yang bersifat belanja modal dan belanja pembangunan sebesar 60% dengan distribusi belanja modal dan pembangunan sebesar 50% untuk program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 30% untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, dan 20% untuk peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan. Besar harapan agar pengalokasian dana tersebut benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya. Dan menjadi catatan khusus bagi pemerintah terutama dalam memaksimalkan pencapaian tujuan dari perumusan Program Nusantara Sehat.

Kedua, pemerintah perlu memberikan hak istimewa kepada para tenaga kesehatan yang telah bersedia mengabdikan diri untuk bertugas pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta pada Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Setelah masa kerja mereka telah habis selama 2 tahun mengabdi, para tenaga kesehatan itu agar dapat diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam lingkup Kementerian Kesehatan. Adapun penempatan kerja selanjutnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga, dalam menjalankan tugas selama di daerah tertinggal tersebut, mereka dapat memaksimalkan diri.

Program Nusantara Sehat perlu ditinjau kembali untuk dapat memperhatikan semua aspek demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Tidak hanya fokus pada pendistribusian tenaga kesehatan ke daerah terpencil, tapi juga fokus pada ketersediaan fasilitas yang akan menunjang dan memaksimalkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut, sebagaimana termaktub pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penghargaan istimewa kepada para tenaga kesehatan yang telah menjalankan tugas khusus pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Dengan demikian, pada akhirnya akan memberikan kesimpulan sederhana bahwa tidak akan ada lagi alasan tentang ketidakmerataan kesehatan di Indonesia.

*disarikan dari berbagai sumber

© 2016 – 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..