Sosial Budaya Dalam Pembangunan Kesehatan Indonesia

Upaya kesehatan di Indonesia mengadopsi sistem kesehatan dan medis modern yang latar masyarakat penggunanya adalah sosial budaya Barat. Atas dasar itu tidak sedikit kendala dalam pembangunan kesehatan maupun pengobatan serta penyembuhan penyakit ketika dilayankan kepada masyarakat Indonesia, karena pengetahuan naturalnya terintegrasi dalam pengetahuan supernaturalnya yang berbeda jauh dari nilai dan norma masyarakat Barat. Untuk memahami itu lebih luas tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran para pihak terkait serta menawarkan solusinya agar sukses.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 1982 dan diperkuat pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 dinyatakan bahwa kesehatan integral dalam pembangunan nasional lewat optimalisasi derajat kesehatan, sebagai unsur kesejahteraan umum dalam upaya mencapai kemakmuran materil dan spiritual sesuai ciri manusia Indonesia seutuhnya (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988). Dalam perkembangan terakhir Sistem Kesehatan Nasional diperkuat oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan yang disempurnakan kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-undang yang terakhir disebut dinyatakan:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”

Ini terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009 yang meliputi upaya solusi atas sejumlah masalah, yaitu :

  1. Disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, kawasan perkotaan – perdesaan yang sangat tinggi;
  2. Beban ganda penyakit yang diderita masyarakat begitu komplit dan kompleks;
  3. Kinerja pelayanan kesehatan rendah;
  4. Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat;
  5. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan;
  6. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
  7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata;
  8. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin.

Sasarannya adalah :

  1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70.6 tahun;
  2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup;
  3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8% menjadi 20.0%.

Berarti jika pembangunan kesehatan lancar, pada tahun 2025 kondisi kesehatan maksimal atau zero (0) dari pelbagai kelemahan kesehatan dapat dicapai di Indonesia (RPJM, 2004-2009: 309-400).

Pembangunan kesehatan berorientasi pada tujuan kesegaran jasmani (fitness) dan kesehatan (wellness), tidak lagi paradigma penanggulangan penyakit semata sesuai visi Indonesia Sehat 2010. Faktor kunci adalah manusia/masyarakat, perilaku, dan lingkungan. Ketiga faktor ini saling terkait. Dinamika interaksi antarfaktor berjalan atas dasar sosial budaya setempat (Loedin, 1982:9; Corbin et. al., 2004:5) yakni nilai, norma dan eksistensi keorganisasian sosial pendukung pencapaian kesehatan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah kesehatan menjadi utama selain pendidikan dan pendapatan, karena dipandang sebagai investasi pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan.

Strategi pembangunan kesehatan di Indonesia, mengacu pada ruang lingkup dan kualitas sehat yang didambakan. Acuannya adalah pengertian sehat yang telah ditetapkan pemerintah seperti dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa keadaan sehat meliputi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian tersebut berasal dari definisi yang disusun oleh World Health Organization (WHO) dari tahun 1980 sampai tahun 1998 yang menyatakan: “Health is a state of physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” (Heerjan, 1987:5). Sementara tahun 1999 hingga 2002, WHO memperluas pengertian kesehatan meliputi kesehatan emosional dan spiritual, sehingga bunyinya “Health is a state of physical, mental, social, emotional and spiritual wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” (Marrison, 2002:5).

Kualitas kesehatan yang ingin dicapai dirujuk pada kemajuan dan kemampuan sesuatu bangsa. Indonesia termasuk kategori negara berkembang yang terlibat aktif dalam proses dan arus pembangunan kesehatan, mengapresiasi komitmen internasional dalam pertemuan Alma Ata tahun 1978 (SKN, 1982:19; Rukmono, 1982:24) yakni “Primary Health Care” (PHC) pendekatan pokok mencapai “kesehatan bagi semuanya di tahun 2000 (Health for All by The 2000 Year-HFA).

Dalam pencapaian target, segi manusia/masyarakat atau kependudukan, harus diperhatikan dalam upaya kesehatan. Dari segi perilaku, gaya hidup (life style) yang dipengaruhi sosial budaya, pendidikan, pengertian sehat dan sakit, pengobatan sendiri, dan penggunaan sumber daya kesehatan. Dari segi lingkungan, ekonomi, kehidupan fisik dan biologik. Semua komponen ini menentukan interval maksimum yaitu sehat sampai yang minimum yaitu sakit menjelang mati.

Sistem kesehatan nasional memperhitungkan prinsip, yaitu: menyeluruh ‘holistik’, terpadu ‘unity’, merata ‘evenly’, dapat diterima ‘acceptable’ dan terjangkau ‘achievable’ oleh masyarakat. Warga diperankan ‘play the role’, didayagunakan ilmu pengetahuan serta teknologi tepat guna ‘empowering’, dan biaya yang terpikul pemerintah serta masyarakat ’budgeting’. Pelaksanaannya pada pelayanan masyarakat luas sampai tercapai kesehatan maksimal dengan tidak mengurangi pelayanan individu.

Kesehatan merupakan subsistem Ketahanan Nasional. Karena itu harus melibatkan sub-sistem lainnya lewat interaksi, interrelasi dan interdependensi, di samping kemandirian agar tercapai kesehatan bangsa. Landasannya :

  1. Warga berhak atas kesehatan optimal, agar hidup layak;
  2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab memelihara kesehatan;
  3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur dan dilakukan pemerintah dan masyarakat secara terpadu;
  4. Dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa : kemanusiaan, kepentingan rakyat banyak “persatuan” dan bukan “kesatuan” atau perorangan;
  5. Kekeluargaan dan kegotongroyongan bagi penbangunan kesehatan;
  6. Adil dan merata;
  7. Warga wajib menjunjung tinggi regulasi kesehatan; dan
  8. Pembangunan kesehatan bersendikan kepribadian bangsa (SKN,1982: 6-7; RPJM, 2004-2009:401).

Jangkauan upaya dan penyediaan sarana di seluruh nusantara. Mencakup pembangunan rumah sakit pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, puskesmas di kecamatan, puskesmas pembantu serta balai kesehatan di kelurahan/desa tertentu ditambah pertumbuhan posyandu di setiap desa/kelurahan (SKN, 1982: 37). Berarti upaya kesehatan mencakup: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan prolonged atau preservative yang efisien serta bersifat empowering. Karena itu faktor sosial-budaya sangat berpengaruh terhadap upaya kesehatan. Apa lagi jika diingat bahwa dalam upaya kesehatan nasional diberi peluang pendayagunaan Sistem Medis Tradisional di samping medis modern yang masih lebih diutamakan dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Implikasinya memerlukan model yang dapat mempertemukan kedua sistem ini sehingga tidak kontra produktif dalam institusionalisasi kesehatan (Boedhihartono, 1989: 23). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak eksplisit menyinggung peran medis tradisional dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang menurut penulis sebaiknya tetap diupayakan kontinuitasnya karena banyak sisi positifnya.

Keterkaitan Sosial Budaya dalam Upaya Kesehatan di Indonesia

Kebudayaan adalah modal dasar masyarakat untuk mengantisipasi dan mengadaptasi kebutuhan. C. Geertz (1973:89) menekankan: “The culture concept…, it denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in simbols: a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men: communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life”. Berarti kebudayaan adalah pola pengertian atau makna menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis; sistem konsepsi-konsepsi yang diwariskan: dalam bentuk- bentuk simbolis yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Simbolik yang dimaksud Geertz adalah suatu cara memberi bentuk konseptual objektif terhadap kenyataan sosial dan kejiwaan warganya.

Dapat pula dihubungkan dengan kebudayaan universal yang dikemukakan sistematis oleh Tylor, 1874 dan Koentjaraningrat, 1979. Konsep para ahli antropologi tersebut membentangkan idea, aktivitas sosial serta materi kebudayaan yang jadi pelapisan lini bagi tujuh unsur kebudayaan yang satu sama lainnya pengaruh-mempengaruhi yaitu :

  1. Agama;
  2. Ilmu pengetahuan;
  3. Teknologi;
  4. Ekonomi;
  5. Organisasi sosial;
  6. Bahasa dan komunikasi; dan
  7. Kesenian (Suparlan,1988: 5)

Suparlan (1988:6) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia teknologi dan ekonomi. Melibatkan aspek biologis dan emosi yang bersangkutan. Memenuhi kualitas itu kecerdikan manusia memanipulasi macam-macam sumber daya dan energi yang tersedia dalam lingkungan dan terlihat bagaimana hubungan kebudayaan dengan pemenuhan kebutahan dan pengaruhnya terhadap pembentukan pranata-pranata sosial sebagai sarana untuk mengukuhkan berbagai tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam struktur masyarakat setempat.

Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Suparlan sebagaimana tersebut di atas, terdapat satu kelemahan, yaitu tidak mencantumkan jaringan konsep kesenian (artistic) dan perannya padahal konsep ini menjadi bagian yang sering muncul dalam semua aktivitas unsur budaya tersebut. Seperti seni peralatan dan teknologi produksi, pengemasan obat dan pengobatan serta komunikasi pengobat dengan pasien.

Sejalan dengan itu A.A. Loedin (1982:10) menjelaskan tahapan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dalam upaya kesehatan sebagai :

  1. Mistik-religious,
  2. Kedokteran, dan
  3. Kesehatan.

Tahapan ini terkait dengan konsepsi masyarakat tentang sehat-sakit- penyebab-pengobatan dan penyembuhannya, yang terus berkembang seiring dinamika sejarah kebudayaan dan peradaban.

Disebut tahap mistik-religious, karena penyakit dipandang disebabkan dunia luar “supernatural”. Seperti kemasukan jin dan setan serta teguran arwah leluhur, kutukan Tuhan atau Dewa terinspirasi pelbagai ajaran agama. Penyembuhannya juga lewat pengusiran atau bujukan kepada kekuatan supernatural tersebut keluar dari penderita. Dinamakan tahap kedokteran, ditemukannya pertama kali tahun 1850 oleh Robert Koch, penemu Bakteri Tuberculosa. Manusia memahami penyebab penyakit bukan dari dunia 1uar, tetapi dari sesuatu di dunia nyata ini “microcosmos” atau “natural” masuk ke tubuh manusia. Sehingga ilmu kedokteran menitikberatkan hasil laboratorium dan patho-microbiologi. Dikatakan tahap kesehatan, khususnya pada peralihan abad terakhir, karena ilmu kedokteran kembali mengkaji manusia yang sehat dan faktor pencapaiannya, sebelum sakit dan seluruh faktor yang menjadi mata rantai penyakitnya. Disadari manusia sehat berasal dari masyarakat dan lingkungan ekologi sehat. Seseorang sakit dari masyarakat dan alam sekitar yang sakit. Siklus sehat-sakit daurnya disitu. Epidemi, prevalensi, endemi, dan pandemi penyakit terjadi akibat perubahan musim dan memburuknya kondisi lingkungan. Merentankan penjangkitan penyakit seseorang ke warga masyarakat lainnya. Semenjak itu, kesehatan dan ilmu kesehatan, menjadi bagian dari proses pembangunan manusia. Melepaskan penderitaan dan mencapai kenikmatan hidup sosial ekonomi yang dapat menjamin upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan menyeluruh “holistik” dan keterkaitan struktural dan fungsional ”sistemik” (Loedin,1982:11; Foster, 1986: 45).

Selanjutnya, bagaimana kesehatan dalam kerangka kebudayaan di Indonesia? Ini bermula dari fenomena kebutuhan manusia meliputi: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, sumber pendapatan (mata pencaharian, kecocokan jam kerja dengan upah), air bersih, tabungan hari tua (saving), transportasi, peralatan dan perabotan dasar hidup rumah tangga, partisipasi sosial, dan masa istirahat dengan atau tanpa rekreasi (Susenas, 1982).

Koentjaraningrat (1982) menggambarkan sistem sosial khusus dari sistem pelayanan kesehatan biomedis, yang dikendalikan oleh sistem kebudayaan. Di dalamnya terlihat dinamika interaksi dalam sistem sosial yang ditentukan oleh sistem budaya dalam sistem pelayanan biomedis tersebut.

Nilai dan norma kebudayaan serta sistem sosial menentukan usaha kesehatan. Baik biomedis (medis modern), kesehatan tradisional (medis tradisional), maupun kesehatan keluarga atau sendiri (home atau self treatment). Menurut penulis kelemahan konsep sistem sosial ini tidak eksplisit membedakan indikator tingkah laku dan perilaku serta tindakan yang pada hakikatnya satu ciri saja yakni dinamika bahasa fisik (body language) mengaktualisasikan organisasi respon dalam jiwa berupa sistem gerak gerik yang diwujudkan. Namun esensi nilai dan norma serta keorganisasian sosial yang menyertainya memberi makna bahwa upaya kesehatan, penyebab dan penyebaran penyakit serta model pengobatan dan penyembuhannya dipengaruhi kebudayaan dan peradaban masyarakat setempat.

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..