Tantangan Pembangunan Kesehatan Untuk Jokowi

Secara umum, kita sudah mengetahui bahwa upaya pencegahan lebih baik dari upaya pengobatan. Kita sadar bahwa gaya hidup yang sehat dengan memilih makanan sehat, aktivitas olahraga, dan menjaga lingkungan rumah dan masyarakat yang sehat akan membuat kita hidup sehat.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, konsep ini dikenal sebagai determinan yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, dimana penelitian telah membuktikan bahwa gaya hidup sehat dan lingkungan sehat mempengaruhi 70-80% status kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan melalui dokter, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain hanya berpengaruh pada 10-20% pada status kesehatan masyarakat.

Pola pendekatan kesehatan yang berorientasi pada penyembuhan penyakit dan konsentrasi pada pengobatan orang sakit disebut sebagai Paradigma Sakit. Sedangkan Paradigma Sehat adalah pola pikir yang lebih luas di mana kesehatan masyarakat ditentukan tidak oleh proses penyembuhan penyakit saja tetapi juga oleh gaya hidup sehat dan lingkungan yang sehat. Konsep ini pernah diperkenalkan secara luas di akhir 90 an dengan jargon Indonesia Sehat 2010.

Upaya kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 telah mengatur bahwa upaya kesehatan dibagi dua, upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM).

Secara teoritis, UKP adalah kegiatan untuk mengobati kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan perorangan (perawat, klinik, dokter, dokter spesialis, rumah sakit, dan lainnya). SKN membagi upaya kesehatan perorangan atas tiga jenjang, UKP Primer, UKP Sekunder, dan UKP tersier.

UKP Primer adalah upaya kesehatan di tingkat kecamatan atau desa dimana individu mendapatkan pengobatan untuk pertama kalinya. Fasilitas pelayanan kesehatan primer misalnya adalah Puskesmas, atau Klinik atau dokter praktek pribadi di tingkat kecamatan. Sedangkan UKP Sekunder adalah upaya kesehatan rujukan pertama di tingkat Kabupaten/Kota di mana fasilitas pelayanan kesehatan mampu menangani masalah rujukan dasar, misalnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas C di tingkat Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, UKP tersier adalah upaya kesehatan rujukan tertinggi yang mampu melayani pasien dari UKP sekunder, misalnya Rumah Sakit Umum di Provinsi kelas B atau kelas A.

Upaya kesehatan masyarakat UKM adalah kegiatan yang targetnya adalah masyarakat, dalam SKN ada 23 jenis kegiatan yang dimasukkan dalam UKM. Misalnya: peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; pelayanan kesehatan reproduksi; pelayanan keluarga berencana; upaya kesehatan sekolah, dan lain-lain. 

UKM Primer adalah UKM di tingkat Puskesmas di kecamatan, UKM Sekunder adalah UKM di kabupaten/kota, dan UKM Tersier di tingkat provinsi.

Upaya untuk menjadikan masyarakat mempunyai gaya hidup sehat dan mempunyai lingkungan sehat adalah Program UKM. Sedangkan program UKP adalah menyiapkan Puskesmas, klinik, dan Rumah Sakit untuk menyembuhkan orang sakit yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan itu. 

Kalau kita tahu bahwa status kesehatan masyarakat 80% karena program UKM, dan program UKP hanya berpengaruh pada 10-20% status kesehatan masyarakat, maka bukankah kita berpikir bahwa Program Kesehatan Nasional harusnya 80% menggarap program UKM dan 20% menggarap program UKP?

Dengan kata lain, bukankah seharusnya Sumber Daya Kesehatan Nasional (man, money, methods dan materials) kita di tingkat pusat dan 505 kabupaten plus 34 provinsi digerakkan untuk menggarap 80% program UKM dan hanya 20% program UKP?

Dan secara khusus, kita berharap bahwa alokasi pembiayaan kesehatan seharusnya 80% untuk UKM dan 20% untuk UKP bukan?

Teknik untuk memonitor besaran pengeluaran negara (dari Pemerintah dan masyarakat/swasta) dinamakan National Health Accounts (NHA).

Data NHA  tahun 2005 s/d 2012 menunjukkan bahwa persen anggaran kesehatan Indonesia terhadap GDP terendah adalah 2 persen di tahun 1995 dan tertinggi adalah 3,1% di tahun 2012. Persentasi anggaran kesehatan ini terendah di ASEAN karena rata-rata negara lain mengalokasikan lebih dari 5% GDP, bahkan Vietnam negara yang baru tumbuh mempunyai alokasi minimal 4,6% GDP.

Berapa total anggaran kesehatan per tahun baik dari Pemerintah maupun masyarakat/ swasta yang membayar biaya kesehatan dari kantung mereka sendiri?  Total anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 1995 total anggaran kesehatan adalah 77,4 triliun dengan 29% dari pemerintah dan 71% dari swasta/masyarakat.  

Total anggaran kesehatan di tahun 2012 adalah 250 triliun dengan komposisi 40% pemerintah dan 60% swasta/masyarakat. Secara rata rata, komposisi anggaran pemerintah banding swasta/masyarakat dari 1995 s/d 2012 adalah 35% Pemerintah dibanding 65% swasta/masyarakat.

Uang masyarakat/swasta yang rata-rata 65% total anggaran kesehatan jelas dipakai untuk membayar layanan kesehatan dan membeli obat. Dengan bahasa lain, uang ini dipakai untuk membeli kegiatan UKP. Dari yang 35%, anggaran Pemerintah dipakai untuk apa?

Sumber data NHA di atas juga menguraikan pengeluaran anggaran pemerintah pada tahun 2012 berdasar fungsi-fungsi pembiayaan kesehatan, sebagai berikut:

Pembelian modal, rawat inap dan rawat jalan : 60.1%
Pembelian obat dan alat medis habis pakai : 21.7%
Administrasi Kesehatan : 9.7%
Layanan kesehatan masyarakat : 8.4%

Dengan kata lain, anggaran pemerintah untuk program kesehatan ternyata 82% untuk Program UKP, administrasi kesehatan 10%, dan untuk program UKM hanya 8.4%. Khusus untuk pembiayaan Rumah Sakit Pemerintah saja keluar separuh anggaran kesehatan (49.8%) atau sebesar 125 triliun dari total 250 triliun anggaran kesehatan di tahun 2012 itu. Padahal dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terutama pasal 171, mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan Pemerintah Pusat adalah minimal 5% dari Total APBN, dan dari anggaran itu 2/3-nya digunakan untuk program UKM.

Karena anggaran pembiayaan program UKP berasal dari program BPJS, sehingga sebagian besar 2/3 anggaran pemerintah dialokasikan untuk UKM. 

Jadi berdasar Undang-undang Kesehatan, diatur bahwa 67% anggaran kesehatan untuk UKM, tetapi kenyataannya tahun 2012 dan hingga sekarang anggaran program UKM maksimal hanyalah 8-10% dari total anggaran kesehatan. Sudah sangat jelas jauh panggang dari api.

Dengan kata lain, Orientasi Program Pembangunan Kesehatan Nasional kita berdasar alokasi pembiayaan kesehatan di atas adalah menggunakan Paradigma Sakit, di mana 50% anggaran untuk Rumah Sakit, hampir 90% anggaran untuk UKP dan kurang dari 10% saja alokasi anggaran untuk Program UKM.

Kita tahu bahwa program UKM seperti program gizi masyarakat, program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan penyakit menular sangat dibutuhkan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional, diuraikan ada 23 program kegiatan UKM, tapi anggarannya hanya kurang dari 10% saja.

Dengan kata lain, jelas berdasar data alokasi pembiayaan kesehatan di atas, paradigma pembangunan kesehatan kita berdasar Paradigma Sakit. Paradigma Sehat masih jauh di atas awan.

Lalu bagimana dengan Quo Vadis Pembangunan Kesehatan Nasional Indonesia? Mampukah Kabinet Jokowi mengubah anggaran program UKM kita dari kurang 10% menjadi 50% saja?

Kalau itu terjadi maka Indonesia Sehat bukan hanya sekedar impian tetapi juga bisa menjadi kenyataan.

*disarikan dari berbagai sumber

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..