Tour of Duty : Jaminan Kesehatan Desa Di Desa Pangenjek

Tour of Duty (ToD) di bulan November 2016 yang lalu, bertepatan dengan kegiatan Rapat Koordinasi / Penyegaran Fasilitator Program Generasi Sehat Cerdas Tingkat Provinsi Nusa Tenggar Barat yang kebetulan saya diundang sebagai salah satu narasumber, saya berkesempatan (sengaja) mengunjungi Desa Pangenjek, di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena mendapatkan info bahwa Desa ini telah menerapkan program jaminan kesehatan secara mandiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

bersama Kepala Desa Pangenjek, Irawan Susiadi, berbincang serta berdiskusi dalam suasana yang santai dan akrab

Berangkat dari sebuah pemikiran bahwa tidak sepadannya angka kemiskinan yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pendataan keluarga miskin di Desa Pangenjek dengan kondisi riil di lapangan. Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 10.761 jiwa dengan perincian laki-laki 5.333 jiwa dan perempuan berjumlah 5.428 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 3.341 KK. Adapun jumlah keluarga miskin berjumlah 1.423 KK. Sementara perolehan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan hasil pendataan BPS tahun 2010 berjumlah 1.152 KK, dengan perolehan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejumlah 3.846 jiwa dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sejumlah 253 jiwa dan total keseluruhan berjumlah 4.099 jiwa. Artinya sejumlah hampir 1.200 jiwa warga miskin yang tidak dapat terlindungi dari program Jamkesmas dan Jamkesda tersebut.

Jamkesdes atau Jaminan Kesehatan Desa merupakan salah satu program terobosan di Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang digelar dalam mengatasi 1.200 jiwa warga miskin yang tidak dapat terlindungi dari program Jamkesmas dan Jamkesda tersebut. 

Melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Desa menganggarkan sebagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Jamkesdes  Untuk itu dilakukan upaya kerjasama dengan pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bonjeruk selaku penanggung jawab pelayanan kesehatan yang menaungi 4 desa yang salah satunya adalah Desa Pangenjek.

Tantangan yang dijumpai dalam penggagasan program ini, justru datang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Tim verifikasi ADD pada setiap tahunnya, namun melihat kondisi ini akhirnya pihak Pemerintah kabupaten Lombok Tengah pun menyetujui program tersebut.

berdiskusi serius mencari solusi atas masalah kesehatan yang dialami Desa Pangenjek

Program Jamkesdes ini mulai diterapkan sejak tahun 2010 dengan anggaran 5 juta Rupiah, dengan sebuah kesepakatan 50% dari desa dan 50% dari masyarakat pada saat itu. Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi dengan pihak terkait. Dengan pertimbangan anggaran yang sangat minim dan banyaknya pasien miskin pada saat itu.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2013, anggaran naik menjadi Rp. 10.000.000,- dan pada tahun 2014 anggaran Jamkesdes menjadi Rp. 20.000.000,-.

“Dengan demikian seluruh masyarakat miskin kami yang tidak ter-cover dalam program kesehatan pemerintah dapat diakomodir, dan pada akhirnya menjadi program tetap setiap tahunnya sampai sekarang. Dengan demikian tidak ada alasan masyarakat ketika mengalami sakit untuk tidak segera mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan dini”, Kepala Desa Pangenjek, Irawan Susiadi berucap dalam diskusi non formal dan sangat akrab dengan saya di Kantor Desa Pangenjek.

Selanjutnya untuk mempertahankan program Jamkesdes ini, pada Tahun Anggaran 2014, karena keterbatasan ADD yang disediakan Desa terkait penanganan kesehatan masyarakt miskin, mendapat dukungan tambahan dari ADD yang bersumber dari intervensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui program dari Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu program Generasi Sehat Cerdas (GSC).

Kepala Desa Pangenjek, Irawan Susiadi, SPd

Artinya bahwa hal-hal yang terkait dengan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan masyarakat setiap tahunnya akan dan wajib dibicarakan secara bersama-sama dengan para Stokeholder Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), para tokoh agama serta para tokoh masyarakat dengan mengacu pada Alokasi ADD dan Alokasi GSC yang diperoleh Desa berdasarkan sasaran yang akan mendapatkan intervensi program dari Alokasi dana GSC setelah terhitung pembiayaan Non User bidang kesehatan dan pendidikan, dialokasikan juga untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan.

Perdes inilah yang kemudian menjadi pegangan Legal Formal untuk mengelola Jamkesdes di Desa Pengenjek. Dengan adanya Jamkesdes, masyarakat tentu sangat terbantu dan merasakan manfaatnya.

Akan tetapi tahun 2016, alokasi Dana Desa (DD) dan ADD untuk Jamkesdes dihentikan karena adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.2/9183/BPD, tertanggal 28 Desember 2015 perihal Tindak lanjut Hasil Rakernis Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Edaran Bupati Lombok Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terhitung sejak bulan April Tahun 2016 bahwa DD tidak diperbolehkan untuk pemberian bantuan tunai kepada perorangan/individu melainkan harus melalui lembaga yang di-Perdes-kan.

Di dalam diskusi kami berdua, atas masalah yang ada tersebut, niat baik tidaklah mudah terimplementasikan dalam sebuah tatanan birokrasi di negara kita, maka saya sampaikan beberapa gambaran kebijakan pemerintahan pusat yang berkaitan dengan pemerintahan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa khususnya dalam bidang pembangunan bidang kesehatan serta alternatif pilihan solusi yang legal dalam koridor pembangunan nasional dan lokal Desa agar Kepala Desa dapat memecahkan masalah tersebut dengan musyawarah mufakat di dalam Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, yaitu melalui lembaga Rumah Desa Sehat.

Semoga bermanfaat ..

bersama Kepala Desa Pangenjek serta jajaran, Tokoh Masyarakat Desa Pangenjek dan Fasilitator Program Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Lombok tengah
menyampaikan “Pengarusutamaan Paradigma Pembangunan Desa Berwawasan Kesehatan Berbasis Undang-undang Desa” di Rapat Koordinasi / Penyegaran Fasilitator GSC Provinsi Nusa Tenggara Barat

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..