Tujuan Pengaturan Desa

Setelah dibahas Asas Pengaturan Desa, maka tentunya ada tujuan atas pengaturan Desa tersebut dalam mencapai Indonesia yang sejahtera. Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak satu pun mencantumkan tujuan pengaturan Desa, karena pengaturan tentang Desa hanya menjadi bagian terkecil dari hal yang diatur dalam kedua Undang-undang tersebut. Tujuan pengaturan Desa sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4, merupakan ketentuan baru, meskipun penempatannya tidak pada bagian khusus tentang tujuan, tetapi bagian dari bab tentang Ketentuan Umum.

Ketentuan tentang tujuan pengaturan Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, pemerintah Desa dalam hal mengatur Desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan Desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4,

Pengaturan Desa bertujuan:

  1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 

  3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

  4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;

  5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

  6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

  7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

  8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

  9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah adanya kejelasan tujuan, maka draft Rancangan Undang-undang Desa usulan pemerintah yang hanya mencantumkan secara implisit pada bagian konsideran, dapat dianggap belum dapat memenuhi asas ini. Pencantuman tujuan dalam Undang-undang Desa meskipun tidak dicantumkan pada bagian tersendiri, dapat memberikan arah bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi Undang-undang Desa ini.

Mencermati klausul yang tercantum pada bagian ini, tujuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sangat komprehensif. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa, serta adat istiadat yang berkembang di Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan peluang bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Desa karena mendorong peran serta masyarakat dalam turut terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan Desa. Posisi Desa juga semakin kuat karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga bertujuan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencantumkan tujuan sebagaimana termaktub pada Pasal 4, sehingga implementasi Undang-undang Desa ini dikatakan berhasil jika mencapai kondisi-kondisi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 tersebut. Demikian sebaliknya, dikatakan gagal jika kondisi-kondisi itu tidak tercapai. Dengan demikian, klausul ini merupakan indikator utama bagi keberhasilan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Semangat desentralisasi yang dibawa oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menjadi pembuka dalam menempatkan Desa sebagai sub-sistem dari pemerintah kabupaten/kota. Kendati Pemerintahan Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan Desanya sendiri. Ketentuan ini tentu saja cukup maju jika dibandingkan dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang belum secara jelas menempatkan posisi atau kedudukan desa. Posisi Desa bukan bagian dari kabupaten/kota, tetapi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intervensi negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada Desa dan melakukan supervisi dan fasilitasi.

Dalam tujuan pengaturan Desa secara tegas telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman Desa, serta adat istiadat yang berkembang di Desa dan membuka ruang bagi masyarakat sebagai subyek pembangunan di Desa.

*disarikan dari berbagai sumber

© 2017, bastamanography.id.

saya percaya para pengunjung dan pembaca tulisan-tulisan di website ini adalah mereka yang termasuk golongan cerdas dan terpelajar, yang mampu berkata santun, berkritik disertai saran yang membangun dalam berkomentar, terima kasih ..